Ekonomi Bali kian Bangkit, Penerimaan Negara Semester I-2022 Bertumbuh
LITERASIPOST.COM, DENPASAR | Total Penerimaan Pemerintah Pusat di Provinsi Bali pada semester I tahun 2022 terealisasi Rp5,14 T dari target Rp 8,03 T atau 63,98%, dengan rincian realisasi penerimaan pajak Rp4,74 T, bea cukai Rp376,68 M dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp25,4 M.
Demikian terungkap pada Konfederasi Pers APBN Kita Semester I TA 2022 yang berlangsung di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (28/7/2022). Turut hadir Kepala Kanwil DJPb Prov. Bali, Teguh Dwi Nugroho; Deputi Direktur KPw Bank Indonesia Prov. Bali, M Setyawan Santoso; Kepala Kanwil DJBC Prov. Bali NTT NTB, Susila Brata; Kepala Kanwil DJKN Prov. Bali & NusRa diwakili Kabid Kepatuhan Internal Hukum & Informasi, Chrisnan Sugiherprayoko; dan Kepala Kanwil DJP Bali diwakili Kabid Data & Pengawasan Potensi Perpajakan, Bayu Setiawan.
Target penerimaan pajak tahun 2022 sebesar Rp7,20 T terealisasi 65,78%. Sedangkan kepatuhan SPT PPh sampai 25 Juli 2022 total SPT diterima sebanyak 315,66 ribu Wajib Pajak dengan rincian 26,82 ribu SPT WP Badan dan 288,84 ribu WP Orang Pribadi. Sedangkan untuk Program Pengungkapan Sukarela (PPS) hingga 30 Juni 2022 untuk Kebijakan I dan II telah mencapai 3,93 ribu WP dengan total PPh sebesar Rp542,98 M, nilai harta bersih Rp4,77 T, dan Deklarasi DN dan Repatriasi Rp 4,34 T dan Rp37,91 M.
Target penerimaan bea cukai tahun 2022 Rp789,667 M yang terealisasi sebesar 47,7%. Sedangkan untuk realisasi ekspor Provinsi Bali hingga 30 Juni 2022 sebesar 69,216 Juta USD didominasi oleh barang konsumsi, sedangkan realisasi impor sebesar 30,292 USD didominasi oleh bahan baku penolong dan barang konsumsi. Devisa ekspor sepanjang Januari-Juni 2022 naik sebesar 49,59% (yoy) dengan kontributor terbesar dari sektor non migas khususnya barang-barang konsumsi, sementara devisa Impor naik sebesar 21,14%, (yoy).
Target PNBP tahun 2022 sebesar Rp41,68 M yang telah terealisasi sebesar 61%. Sedangkan untuk realisasi pokok lelang sampai dengan 30 Juni 2022 sudah mencapai 48,7% dari target Rp728 M atau sebesar Rp354,8 M. Kemudian untuk sertifikasi tanah BMN per 30 Juni 2022 telah terealisasi 192 sertifikat atau 29,7% dari target 647 sertifikat.
Total realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Bali yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Bansos, dan Belanja TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) sampai dengan 30 Juni 2022 telah terealisasi Belanja Negara mencapai 43,44% dari pagu Provinsi Bali tahun 2022 atau sebesar Rp10,19 T yang didominasi oleh Belanja TKDD Rp5,78 T. Sebagai tambahan, untuk 18 proyek strategis yang ada di Bali, semuanya berjalan baik dengan rata-rata penyerapan anggaran secara keseluruhan sampai 30 Juni 2022 mencapai 47,26% dari pagu Rp1,087 T. Proyek-proyek tersebut di antaranya Pembangunan Pelabuhan Sanur, Pembangunan Jembatan Shortcut Denpasar-Gilimanuk, Peningkatan Jaringan Irigasi Das Tukad Saba di Kabupaten Buleleng, Pembangunan Bendungan Tamblang di Kabupaten Buleleng, Penataan Kawasan Destinasi Wisata Pura Besakih, Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida, Pembangunan Embung Sanur di Kota Denpasar, serta beberapa Preservasi Jalan/Jembatan.
Untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan Semester I 2022 berhasil direalisasikan Rp5,7 T atau 51,9% dari pagu total Rp11 T. Capaian ini apabila dibandingkan dengan periode yang sama dalam 2 tahun terakhir, secara keseluruhan realisasi TKDD per Juni 2022 tercatat lebih rendah dibandingkan per Juni 2021 yang mencapai 54,75%.
Untuk penyaluran Dana Desa lingkup Provinsi Bali, secara total dari pagu Dana Desa sebesar Rp600 M telah tersalur Rp423,8 M dengan rincian Rp298 M untuk Dana Desa Non BLT dan Rp126 M untuk BLT Desa dengan realisasi tertinggi pada Kabupaten Tabanan sebesar 76,75%.
Untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai fasilitas pembiayaan dari Pemerintah Pusat untuk mendorong pemulihan ekonomi sebesar Rp4,6 T. Penyaluran KUR masih didominasi oleh KUR skema Mikro yang mencapai Rp2,7 T untuk 66 ribu debitur. Sedangkan menurut kab/kota, penyaluran tertinggi dicapai oleh Kota Denpasar dengan total Rp772 M. Sedangkan dari sektor produksi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran masih mendominasi dengan besaran 44% diikuti oleh Sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan dengan 22%. Secara total, penyaluran pada Sektor Produksi mencapai 56% sedangkan Non-produksi sebesar 44%.
Realisasi program PEN di Provinsi Bali, total penyaluran untuk Cluster Kesehatan Rp739M dengan rincian Intensif Nakes Rp38,6 M untuk 90 Fasker atau 7,6 ribu pasien dan untuk Klaim Pasien Rp700 M untuk 62 RS dan 12 ribu pasien. Sedangkan cluster PUPR untuk program Padat Karya PUPR realisasi Rp61 M untuk 2,6 ribu tenaga kerja, program pariwisata PUPR Rp39 M untuk 3,6 tenaga kerja, serta program Ketahanan Pangan PUPR Rp102 M. Kemudian untuk cluster Perlinsos dengan rincian program sembako Rp168 M, Program Keluarga Harapan Rp174M, BLT Migor Kemensos Rp51 M, dan BLT Desa Bali Nusra Rp862 M.
Perekonomian Bali pada Triwulan I tahun 2022 sebesar 5,01 atau tumbuh 1,46% secara yoy, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya dan telah menunjukkan fase pemulihan. Meski demikian, level pertumbuhan masih lebih rendah dibandingkan mayoritas provinsi lain. Pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh meningkatnya Lapangan Usaha (LU) industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi. Sementara itu, lapangan usaha terkait pariwisata (akomodasi, makanan, minuman dan transportasi) tumbuh positif seiring dengan peningkatan wisatawan ke Bali.
Kementerian Keuangan Regional Bali akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengawal dan mendorong agar pelaksanaan anggaran di Provinsi Bali terus berjalan dengan baik hingga akhir tahun anggaran.
“Untuk itu, diperlukan perhatian seluruh pihak terkait agar dapat bersinergi dengan lebih baik lagi dan mendorong realisasi belanja Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, dengan tetap mengedepankan integritas, akuntabilitas, dan prinsip value for money. Maksimalkan sektor lain selain pariwisata, misalnya pertanian dan perikanan. Dengan demikian, diharapkan perekonomian khususnya di Provinsi Bali tetap berjalan dengan baik dan mampu bangkit dari pelemahan akibat pandemi,” tutup Teguh. (igp)
