Inflasi Bali 2023 Diproyeksi 3±1 Persen, BI Dorong Penguatan Pertanian
LITERASIPOST.COM, KUTA | Inflasi Bali tahun 2023 diproyeksikan kembali berada dalam target inflasi nasional sebesar 3±1%. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho pada acara Obrolan Santai BI bareng Media (OSBIM) dengan topik “Accelerating Bali Tourism and Economic Recovery” yang berlangsung di Sunset Road Kuta, Kamis (27/4/2023).
Dikatakan, inflasi nasional dan daerah secara bulanan saat ini masih di atas sasaran 3±1%. Bali sendiri pada Maret 2023 mencatatkan inflasi sebesar 5,46%. Namun, semua akan kembali sesuai target pada akhir 2023. Tingginya inflasi tersebut dipicu oleh beberapa faktor, di antaranya upaya pemulihan pariwisata, pemulihan daya beli masyarakat, tarif tiket pesawat, beras, & hortikultura, serta harga pangan global (CPO, gandum, kedele). Khususnya Bali, kebutuhan pangan masih banyak disuplai dari luar Bali, terutama beras, minuman, buah, dan janur.
“Kebutuhan pangan Bali yang tinggi berdampak pada ketergantungan Bali terhadap wilayah lain. Ke depan, diperlukan penguatan pada sektor pertanian, seperti digitalisasi produksi pertanian, penggunaan bibit unggul, serta penggunaan berbagai teknologi pertanian khususnya teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas pada lahan yang kecil. Hal ini diharapkan dapat mendorong diversifikasi sektor unggulan selain Pariwisata, serta mendorong kemandirian pangan Provinsi Bali,” ujar Trisno membeberkan rekomendasi bagi Bali.
Deputi Kepala KPw Bank Indonesia Provinsi Bali, Gusti Agung Diah Utari menambahkan dalam upaya mengendalikan inflasi pihaknya mencontohkan keberhasilan DKI Jakarta, padahal Jakarta tidak memiliki lahan pertanian. Kunci keberhasilannya adalah manajemen stok pangan yang baik melalui Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Dengan jejaring yang luas dari berbagai daerah, Perumda setempat akan memasok bahan pangan saat musim panen lalu disimpan ke dalam Cold Storage untuk daging dan Control Atmosphere Storage untuk bawang maupun cabai dalam jangka waktu tertentu. Ketika harga di pasaran mulai naik, maka bahan pangan tersebut diedarkan untuk menekan harga. Perumda juga berfungsi sebagai Offtaker.
“Kami harapkan Pemda di Bali bisa meniru langkah tersebut, namun beberapa Pemda sudah mulai aktif melakukannya melalui kerja sama antar Perumda, seperti Denpasar dan Buleleng membeli beras ke Perumda di Tabanan,” jelas Diah Utari.
Bank Indonesia terus mendorong Pemda termasuk ikut memfasilitasi untuk melakukan operasi pasar terutama menjelang hari raya agar masyarakat mendapatkan harga bahan pangan yang wajar. Selain itu, Bank Indonesia juga mendorong Pemda di Bali agar mengalokasikan anggaran melalui APBD dalam upaya menekan inflasi. (igp)
