August 1, 2021
PARIWISATA & SENI BUDAYA

Komunikasi Pariwisata Terhambat, Ketua GIPI Minta Ada Wakil Bali di Komisi X

LiterasiPost.com, Denpasar –
Bali menggantungkan pendapatan dari sektor pariwisata. Ketika pandemi melanda seperti saat ini, dampaknya sangat terasa terutama tekanan ekonomi bagi pengusaha pariwisata, pekerja maupun masyarakat.

Bank Indonesia mencatat ekonomi Bali pada kuartal ini mengalami kontraksi sebesar -9,30 persen. Ini adalah kondisi yanh sangat berat bagi industri pariwisata dan masyarakat.

BACA JUGA :  RSUP Sanglah Tangani Pasien Terlantar, Identitas Akan Dilacak

Chairman of Bali Tourism Board (BTB) sekaligus Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali, Ida Bagus Agung Partha Adnyana mengakui dalam menyikapi kondisi tersebut pemerintah telah beberapa kali berencana membuka pariwisata Bali, meski akhirnya selalu tertunda dengan alasan waktunya belum tepat.

Kemudian, pemerintah dan industri membuat dua hal, yakni pertama, pemberian bantuan keuangan.

“Namun hal ini perlu direvisi lagi, Gubernur Bali telah mengirimkan Peraturan OJK yang terbaru,” kata Gus Agung sapaannya, saat ditemui di Denpasar, Jumat (14/5/2021).

BACA JUGA :  ITDC dan Kejati Bali Perpanjang Kerja Sama di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

Kedua, industri dan masyarakat ingin pariwisata Bali segera dibuka pelan-pelan dengan penerapan prokes.

Di balik itu semua, menurut Gus Agung ada satu hal yang kurang. Hampir 80 persen masyarakat Bali menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata. Namun pada pemerintahan kali ini belum ada wakil rakyat dari Bali yang duduk di Komisi X DPR RI yang membidangi pariwisata.

BACA JUGA :  Besok, Tradisi Ngrebong di Kesiman Digelar

“Akhirnya, kami di industri sangat susah sekali berkomunikasi, untuk membicarakan kepentingan kita. Pasalnya, kalau pemerintah daerah sudah banyak hal yang harus dipikirkan atau ditangani. Ini adalah tantangan bagi Bali,” tegasnya.

Gus Agung berharap agar para wakil rakyat dari Bali memikirkan hal ini ke depan. Apalagi pandemi ini belum diketahui sampai kapan. Dengan adanya wakil di Komisi X maka secara goodwill dan political will akan jelas ada yang mewakili aspirasi industri dan masyarakat.

BACA JUGA :  Peragaan Busana PKB XLIII, Denpasar Raih Juara I Busana Adat Kerja dan Busana Casual

“Kalau Menteri memang sudah berbuat, tapi banyak daerah yang harus dipikirkan, bukan hanya Bali saja. Maka kami butuh goodwill dan political will dari wakil kita, ke depan harus ada wakil Bali di Komisi X,” pungkas Gus Agung. (igp)

Related Posts