Menurun, Penerimaan Pemerintah Pusat di Bali hingga Triwulan III 2021
LITERASIPOST.COM, DENPASAR | Total penerimaan pemerintah pusat di Provinsi Bali sampai dengan akhir triwulan III 2021 terealisasi sebesar Rp6,85 triliun dari target Rp11,92 triliun atau 57,48%. Capaian ini mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 68,27% dan 70,29%.
“Penurunan tersebut terjadi pada hampir seluruh elemen pendapatan negara. Hingga 22 Oktober ini, total penerimaan pemerintah pusat telah mencapai 7,46 triliun rupiah atau 62,5 persen,” ujar Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho saat konferensi pers APBN Triwulan III Tahun Anggaran 2021 dan Progress Kinerja Unit Vertikal Kementerian Keuangan di Provinsi Bali, Rabu (27/10/2021).
Dari sisi belanja, total realisasi belanja pemerintah pusat pada satuan kerja kementerian/lembaga di Provinsi Bali mengalami peningkatan. Total belanja pemerintah pusat adalah Rp7,6 triliun atau 64,7% dari pagu yang tersedia sebesar Rp11,71 triliun. Kinerja tersebut lebih baik dibandingkan dengan capaian periode yang sama tahun 2020 yang mencapai 60,78% dan tahun 2019 yang mencapai 62,55%.
Sampai 22 Oktober 2021, total realisasi belanja pemerintah pusat adalah Rp8,24 triliun (70,01%). Sebagai tambahan, untuk proyek-proyek prioritas nasional di Bali, semuanya berjalan dengan baik dengan capaian rata-rata sekitar 81% bahkan beberapa telah mencapai 100%. Proyek-proyek tersebut diantaranya pembangunan tiga pelabuhan besar yaitu Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan. Selain itu juga pembangunan Bendungan Sidan, Bendungan Tamblang, Embung Sanda, Embung Sanur, serta beberapa Preservasi Jalan/Jembatan.
Di sisi lain, untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan akhir triwulan III 2021 telah berhasil direalisasikan sebesar Rp8,8 triliun atau 75,88% dari alokasi yang disediakan. Capaian ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2020, terutama dikarenakan masih rendahnya realisasi pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang baru mencapai 33,95%. Namun sampai 22 Oktober 2021 DAK Fisik telah terealisasi Rp533,8 miliar atau 55,7%.
“Untuk Dana Desa, penyaluran di Provinsi Bali telah berjalan dengan baik serta merupakan provinsi dengan penyaluran tercepat dan paling baik kinerjanya dibandingkan dengan provinsi lainnya. Dana Desa di Provinsi Bali telah tersalurkan sebesar 593,4 miliar rupiah atau 87,38% dari total alokasi Rp679 miliar,” jelasnya.
Untuk penyaluran BLT Desa hingga akhir triwulan III 2021 di Provinsi Bali juga menunjukkan kinerja yang baik mencapai Rp169,9 miliar atau 25,02% dibandingkan dengan total pagu Dana Desa di Provinsi Bali. Sedangkan jika dibandingkan dengan proyeksi penyaluran BLT Desa di Provinsi Bali yang sebesar Rp227 miliar maka penyalurannya telah mencapai 74,85%.
Sebagai bagian dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler di Provinsi Bali telah tersalurkan sebesar Rp708,65 miliar rupiah dari pagu tersedia sebesar Rp871,9 miliar sampai triwulan III tahun 2021, dan Rp999,11 miliar sampai 22 Oktober 2021.
Untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai fasilitas pembiayaan dari pemerintah pusat untuk mendorong pemulihan ekonomi, penyalurannya telah mencapai Rp5,35 triliun kepada 113.241 debitur. Menurut skemanya, penyaluran KUR di Provinsi Bali didominasi oleh KUR Mikro (s.d. 50 juta) yang mencapai Rp3,07 triliun, disusul KUR Kecil (s.d. 500 juta) dan Super Mikro (s.d. 10 Juta) yang masing-masing mencapai Rp2,16 triliun dan Rp117 miliar.
Sedangkan menurut Pemdanya masih didominasi oleh Kota Denpasar dengan penyaluran KUR sebesar Rp900 miliar disusul Kabupaten Buleleng dengan capaian Rp748 miliar. Dari sisi sektor usahanya, penyaluran tetap didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan besaran 42%, disusul oleh sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan sebesar 22% dan sektor Industri Pengolahan sebesar 15%.
Dalam rangka mendukung kebangkitan perekonomian sebagai akibat dari pandemi Covid-19, pemerintah pada tahun 2021 ini mengarahkan kebijakan PEN untuk memperkuat konsumsi rumah tangga, mendorong konsumsi pemerintah, serta mendorong investasi sektor publik. Realisasi Program PEN Nasional di Provinsi Bali sampai dengan akhir triwulan III tahun 2021 sebesar Rp3,58 triliun. Bagian dari PEN tersebut adalah Cluster Perlindungan Sosial sebesar Rp1,27 triliun, dimana yang termasuk dalam kelompok ini adalah Bantuan Sosial Tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, BLT Desa, Kartu Prakerja, serta Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM).
Selain itu, pada kelompok Insentif Nakes dan Klaim Rumah Sakit, telah terealisasi sebesar Rp1,26 triliun. Program prioritas yang diwujudkan dalam bentuk program Padat Karya Tunai (PKT) telah terealisasi pada beberapa kementerian, diantaranya Kementerian PUPR (terealisasi Rp426 miliar), Kementerian Pertanian (terealisasi Rp11,59 miliar), dan Kementerian Perhubungan (terealisasi Rp120,2 miliar).
Selain itu, terdapat pula program Penempatan Uang Negara (PUN) di Bank Umum, yang untuk Provinsi Bali ditempatkan pada Bank BPD Bali dengan besaran Rp500 miliar. PUN di BPD Bali ini merupakan penempatan periode ketiga di mana periode pertama berlangsung pada Agustus 2020-Februari 2021, periode kedua berlangsung pada Maret-Agustus 2021, sedangkan untuk periode ketiga dimulai sejak 10 Agustus 2021. PUN ini ditujukan sebagai upaya untuk membantu pelaku usaha, khususnya di sektor riil, yang tidak dapat memanfaatkan insentif dalam rangka pemulihan ekonomi.
“Kanwil DJPb Provinsi Bali akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengawal dan mendorong agar pelaksanaan anggaran di Provinsi Bali terus berjalan dengan baik hingga akhir tahun anggaran. Untuk itu, diperlukan perhatian seluruh pihak terkait agar dapat bersinergi dengan lebih baik lagi dan mendorong realisasi belanja pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan tetap mengedepankan integritas, akuntabilitas, dan prinsip value for money. Dengan demikian, diharapkan perekonomian khususnya di Provinsi Bali tetap berjalan dengan baik dan mampu bangkit dari pelemahan akibat pandemi Covid-19 ini,” tutup Teguh Dwi Nugroho.
Turut hadir Plt Kepala Kanwil Ditjen Pajak Bali Dudung Rudi Hendratna, Kepala Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Bali Nusra Susila Brata dan Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Bali Nusra Anugrah Komara yang masing-masing memberikan pemaparan. (igp)
