BPN Bali dan Kantah Badung Perkuat Koordinasi Pengadaan Tanah Dua Trase Strategis
LITERASIPOST.COM – Badung | Proses pengadaan tanah untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Badung terus dimatangkan. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Tindak Lanjut Koordinasi Lanjutan Pengadaan Tanah untuk pembangunan Trase Gatot Subroto Barat–Canggu dan Trase Canggu–Terminal Mengwi–Werdhibhuana.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Lantai 1, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali hadir didampingi Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah koordinasi lanjutan antarinstansi dalam menindaklanjuti tahapan pengadaan tanah yang dibutuhkan untuk merealisasikan pembangunan kedua trase tersebut. Koordinasi menjadi penting untuk membahas berbagai aspek pengadaan tanah secara menyeluruh, termasuk langkah penanganan terhadap berbagai persoalan yang berpotensi muncul dalam proses pelaksanaannya.
Selain memastikan tahapan berjalan sesuai ketentuan, koordinasi lintas instansi juga diarahkan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan jajaran pertanahan dalam mendukung kelancaran proses pengadaan tanah. Trase Gatot Subroto Barat–Canggu serta Trase Canggu–Terminal Mengwi–Werdhibhuana merupakan bagian dari pengembangan infrastruktur transportasi yang membutuhkan dukungan proses pengadaan tanah secara terencana dan tertib.
Melalui koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan, setiap tahapan diharapkan dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan aspek administrasi, teknis, serta kepentingan masyarakat.
Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Badung terus mendukung proses pengadaan tanah melalui koordinasi dan pendampingan sesuai tugas dan kewenangan. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar pembangunan infrastruktur sekaligus memastikan proses pengadaan tanah berlangsung secara tertib, transparan, dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak. (L’Post/r)
