Kejar Target “Three Zero” Kasus HIV, Pemkot Denpasar Libatkan OMS
LITERASIPOST.COM – DENPASAR | Dalam upaya menekan kasus kematian serta stigma dan diskriminasi pada Orang Dengan HIV (ODHIV), Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar melalui Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Denpasar menggandeng Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melalui program Swakelola Tipe III (ST III).
“Program ini dibiayai APBD tapi pelaksananya adalah teman-teman OSM/LSM sesuai dengan kapasitas mereka. Misalnya, dalam hal penjangkauan, pendampingan dan layanan lainnya karena kondisi ODHIV yang masih tertutup atau tersembunyi,” ujar Sekretaris KPA Denpasar, Tri Indarti dalam diskusi dengan media di Denpasar, Senin (16/9/2025).
Adapun program yang dilaksanakan adalah penjangkauan ODHIV yang putus pengobatan Anti Retroviral (ARV) untuk menekan virus HIV sehingga berisiko tinggi mengalami sakit hingga kematian. Program ini dipadukan dengan program Notifikasi Pasangan dimana ODHIV diminta memberikan dorongan kepada pasangannya agar menjalani test HIV sehingga akan diketahui statusnya. Program yang pada tahun 2024 dianggarkan senilai Rp68,8 juta itu dilaksanakan oleh Yayasan Spirit Paramacitta.
Kegiatan lainnya yang dibiayai dengan ST III adalah pelatihan Sexual Orientation, Gender Identity and Expression, and Sex Characteristics (SOGIEC) dan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Yayasan Gaya Dewata dengan tujuan untuk menekan stigma dan diskriminasi akibat perbedaan orientasi seksual di layanan-layanan kesehatan. Anggarannya mencapai Rp46,4 juta.
Direktur Yayasan Spirit Paramacitta, Putu Ayu Utami Dewi menyatakan, program LFU menyasar 100 orang ODHIV dengan melibatkan 5 petugas Penjangkau Lapangan (PL) yang juga dari kalangan ODHIV. Dari 100 ODHIV yang dijangkau diketahui 6 orang telah meninggal, 9 orang menolak dirujuk untuk menjalani pengobatan ARV, 48 klien menunda pengobatan, 23 klien bersedia kembali menjalani pengobatan dan 14 klien tidak ditemukan alamatnya.
“Alasan menolak atau menunda karena merasa sudah sehat dan menjalani pengobatan alternatif atau karena kondisi pekerjaan yang tidak memungkinkan,” sebutnya.
Program ini akan dilanjutkan pada tahun 2025 dengan target 50-70 persen akan mau mengakses kembali layanan kesehatan. “Dari program tahun 2024, kami telah merumuskan berbagai strategi yang mungkin bisa diterapkan di lapangan,” tegasnya.
Misalnya, PL bisa membawa foto kondisi mereka saat putus obat atau penggambaran bagaimana risiko keluarga ketika ODHIV mengalami sakit. “Jadi, dari PL sendiri memang harus bisa mendekati klien sehingga meras nyaman untuk mengungkapkan kondisi mereka yang sebenarnya,” katanya. ODHIV yang terindentifikasi pun sudah dikategorikan tingkat kesulitannya sehingga bisa disiapkan strategi yang berbeda.
Juru bicara Gaya Dewata, Kimora (baju merah) saat memaparkan program Swakelola Tipe III. (Foto: Literasipost)
Sementara itu juru bicara Gaya Dewata, Kimora menyatakan pelatihan SOGIESC diperlukan karena di layanan sering ditemukan pengalaman yang membuat kurang nyaman. Misalnya, transgender dipanggil sesuai nama di KTP sehingga yang berpenampilan sebagai perempuan dipanggil dengan nama laki-laki akan merasa kurang nyaman dengan pandangan orang di sekitarnya.
“Kadang mereka memilih untuk tidak berdiri. Harusnya dipanggil dengan kode atau nama julukan yang telah diberikan,” katanya. Kegiatan telah dilaksanakan menjangkau 20 petugas layanan kesehatan, pendamping ODHA dan penjangkau kelompok populasi berisiko dengan anggaran Rp46,465 juta.
Program ST III akan dilanjutkan pada tahun 2025 berupa Penjangkauan LFU dan Notifikasi Pasangan senilai Rp57,3 juta oleh YSP; Pemetaan Populasi Kunci senilai Rp25 juta oleh Yayasan Kerti Praja dan Penyediaan Jasa Tenaga Penjangkau dan Pendamping ODHIV senilai Rp199,2 juta oleh YKP.
“Totalnya 281,6 juta,” kata Sekretaris KPA Denpasar, Tri Indarti. Lanjutnya, program swakelola ini adalah bagian dari upaya mencapai target Three Zero dalam penanggulangan HIV hingga 2030. Yakni, Zero penularan HIV, Zero kematian akibat HIV dan Zero stigma dan diskriminasi.
Temuan kasus HIV di Kota Denpasar tiap tahun berkisar antara 800-900 kasus baik dari kalangan heteroseksual, homoseksual, pecandu, penularan dari ibu dan anak, dan lain-lain. Dominasi dari segi usia masih di usia produktif. “Sampai Juli pada tahun ini ada 518 kasus,” sebutnya.
Di Denpasar sendiri ada 33 Layanan Voluntary Consulting Test (VCT) baik di Puskesmas, Rumah Sakit dan Klinik milik Yayasan. 31 di antaranya juga sudah menyediakan layanan ARV. Hal ini menunjukkan kesiapan Denpasar dari segi infrastruktur layanan kesehatan. (L’Post)
