Kendalikan Inflasi, Pj Gubernur Bali Ajak “Ngrombo’” Jaga Pasokan Pangan
LITERASIPOST.COM, DENPASAR | Pj Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya mengingatkan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2024, TPID Provinsi Bali agar bekerja bersama dengan stakeholder (Ngrombo) menjaga pasokan ketersediaan pangan hingga menjaga kenaikan harga agar tidak melebihi target. Hal tersebut ditegaskannya saat memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Bali di Ruang Tirta Empul Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, Denpasar, Senin (18/12/2023).
“Kita harus mempertahankan target inflasi di Bali tetap berada pada kisaran 3±1 persen, untuk itu kita perlu memantapkan strategi pengendalian inflasi yang selama ini dilakukan, seperti memastikan ketersediaan pasokan barang-barang konsumsi seperti cabai rawit, cabai merah, beras, bawang merah, bawang putih, gula pasir, minyak kelapa, buah-buahan, dan lainnya,” jelasnya pada acara yang turut juga dihadiri oleh Kapolda Bali Irjen. Pol. Ida Bagus Kd Putra Narendra, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja, Bupati/Walikota se-Bali, anggota TPID hingga stakeholder terkait lainnya.
Menurutnya, penduduk Bali sesuai data BPS adalah sekitar 4,3 juta jiwa. Namun karena Bali adalah destinasi wisata, maka kebutuhan pasokan harian bisa lebih dari 6 juta jiwa. “Jadi kita harus benar-benar bisa menjaga pasokan tersebut,” imbuhnya.
Lanjutnya, adapun kita-kiat untuk menjaga pasokan dan inflasi, seperti memastikan ketersediaan pasokan, memastikan kelancaran distribusi, memastikan keterjangkauan harga, hingga melakukan komunikasi efektif sehingga masyarakat atau konsumen mendapat informasi yang valid terkait perkembangan harga komoditi.
High Level Meeting TPID kali ini juga dirangkaikan dengan High Level Meeting Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) guna percepatan penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Ia menambahkan Penerapan ETPD bertujuan untuk meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah guna mengoptimalkan pendapatan daerah.
Ia juga berpesan agar beberapa capaian TP2DD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali yang sudah baik agar terus dapat dipertahankan dan dikembangkan melalui berbagai inovasi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah.
Sementara Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja mengatakan pada November 2023, inflasi bulanan nasional tercatat sebesar 0,38% (mtm), sedangkan inflasi bulanan Bali sebesar 0,41% dan menempati posisi ke-13 nasional. Adapun inflasi tahunan Bali sebesar 2,77% (yoy) lebih rendah dibandingkan nasional sebesar 2,86%, serta berada pada ranking ke-28. Beberapa komoditi yang patut diwaspadai berpotensi memacu inflasi adalah beras, hortikultura (cabai merah, cabai rawit, bawang merah), gula pasir, canang sari, angkutan udara dan bensin.
“Kita perlu 4K pengendalian inflasi, yaitu Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, Ketersediaan Pasokan serta Komunikasi Efektif,” pungkas Erwin. (igp)
