Realisasi APBN di Provinsi Bali Capai Rp18 Triliun
LITERASIPOST.COM – DENPASAR | Di tengah dinamika risiko global, kondisi perekonomian Bali relatif stabil dengan tingkat inflasi 2,51% (y-on-y) pada Oktober 2024, turun 0,16% dibandingkan bulan September 2024 dan terjaga dalam rentang sasaran inflasi 2,5±1%. Kondisi perekonomian yang stabil memiliki implikasi yang positif terhadap kinerja APBN.
Pendapatan Negara di Bali sampai dengan 31 Oktober 2024 telah terealisasi sebesar Rp18,04 triliun atau tumbuh 21,6% (y-on-y). Penerimaan negara tersebut dikontribusikan oleh penerimaan pajak sebesar Rp13,92 triliun atau 76,9% dari target Rp16,86 triliun. Penerimaan pajak terbesar berasal dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor dengan penerimaan sebesar Rp2,54 triliun dengan pertumbuhan 23,43% (y-on-y).
Penerimaan Negara juga didukung penerimaan Bea dan Cukai sebesar Rp1,13 triliun, tumbuh 25,61% (y-on-y), yang dikontribusikan oleh penerimaan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) 87,50%, Bea Masuk 10,91% dan Cukai Hasil Tembakau 1,40%. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Bali juga masih tumbuh 5,2% (y-on-y) dengan nilai perolehan sebesar Rp4,12 triliun, yang salah satunya didukung oleh PNBP Aset, Piutang Negara, dan Lelang senilai Rp45,99 miliar, tumbuh 28,07% (y-on-y).
Untuk mendukung program pembangunan Nasional, realisasi Belanja Negara di Provinsi Bali sampai dengan 31 Oktober 2024 telah mencapai Rp19,83 triliun atau 80,6% dari pagu. Realisasi ini terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L) sebesar Rp9,54 triliun atau 74,3% dari pagu dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,29 triliun 87,5% dari pagu. Sementara itu, kinerja APBD juga menunjukkan perbaikan. Realisasi Pendapatan Daerah seluruh Pemda di Bali s.d. 31 Oktober 2024 mencapai Rp23,44 triliun atau 75,00% dari target pendapatan, tumbuh 12,16% secara y-on-y.
Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp14,02 triliun atau dengan porsi 59,81% dari total Pendapatan Daerah, sedangkan 40,16% atau Rp9,41 triliun berasal dari dana transfer, dan 0,03% atau Rp6,25 miliar berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah. Sementara itu, realisasi Belanja Daerah mencapai Rp21,71 triliun (66,53% dari pagu), tumbuh 12,17% y-on-y. Sebagian besar Belanja Daerah digunakan untuk Belanja Operasi, mencapai Rp12,45 triliun atau 65,02% dari pagu. Persentase realisasi anggaran terendah terdapat pada Belanja Modal yang baru terealisasi sebesar Rp1,91 triliun atau 39,52% dari pagu.
Selanjutnya, dalam rangka mendorong kinerja sektor usaha, pemerintah memperluas akses pembiayaan terutama bagi UMKM melalui penyaluran Kredit Program. Kredit Program di Bali terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Pada KUR, Pemerintah menanggung sebagian bunga yang ditanggung oleh debitur dalam bentuk subsidi bunga.
Total penyaluran Kredit Program di Provinsi Bali s.d. 31 Oktober 2024 mencapai Rp9,61 triliun untuk 124.864 debitur. Penyaluran KUR masih didominasi KUR skema Mikro (dengan nilai kredit di atas Rp10 juta s.d. Rp100 juta) yang mencapai Rp6,07triliun kepada 105.344 debitur. Berdasarkan sektor usahanya, penyaluran kredit program masih didominasi sektor perdagangan besar dan eceran (42%), sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan (18%), dan jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya (13%).
Selain itu, dari bidang pengawasan kepabeanan dan cukai, sampai dengan bulan tanggal 16 Oktober 2024, Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Bali, NTB, dan NTT beserta jajaran Media Gathering yang dihadiri oleh berbagai media nasional dan lokal yang bertujuan untuk berbagi informasi terkait capaian Bea Cukai wilayah Bali, NTB dan NTT sepanjang tahun 2024 serta menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin dengan instansi terkait yang turut mendukung upaya Bea Cukai dalam melindungi masyarakat dari bahaya barang ilegal dan berbahaya.
Acara dilanjutkan dengan Pemusnahan Barang yang Menjadi Milik Negara hasil penindakan dari Kawil DJBC Bali, NTB dan NTT, BC Ngurah Rai, dan BC Denpasar. Barang yang dimusnahkan antara lain 2.191.488 batang sigaret, 20.320,64 liter MMEA, 18.326,20 ml rokok elektril (REL), dan berbagai produk lainnya seperti handphone, komputer tablet (HKT), produk farmasi, kosmetik, airsoftgun, dan produk tekstil.
Melalui kegiatan ini, Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT berkomitmen untuk selalu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, bersinergi dengan para stakeholder terkait untuk memastikan perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya barang-barang ilegal dan berbahaya.
Sebagai penutup, Kementerian Keuangan Regional Bali akan terus meningkatkan koordinasi dan menguatkan sinergi dengan pihak-pihak terkait untuk mengawal dan menjaga pelaksanaan anggaran di Provinsi Bali terus berjalan dengan baik hingga akhir tahun guna mendukung pembangunan Bali. Untuk itu, diperlukan perhatian seluruh pihak terkait agar terus mengedepankan integritas, akuntabilitas, dan prinsip value for money. Dengan demikian, diharapkan perekonomian khususnya di Provinsi Bali semakin pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. (IGP/r)
