Sinergi TPID Bali Rumuskan Langkah Pengendalian Inflasi 2026
LITERASIPOST.COM – Denpasar | Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, Pemerintah Provinsi Bali bersama Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan TPID Provinsi Bali terus memperkuat langkah antisipatif pengendalian inflasi.
Sebagai wujud sinergi, TPID Provinsi Bali mengadakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi pada tanggal 26 Januari 2026, yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Butet Linda H. Panjaitan serta dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Kepala Bulog Provinsi Bali, Polda Bali, TPID Kota/Kab IHK Provinsi Bali, Anggota TPID Provinsi Bali, serta Perumda Kota/Kab IHK Provinsi Bali.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Provinsi Bali pada Desember 2025 tercatat sebesar 2,91% (yoy), terkendali dalam sasaran inflasi 2,5±1% dan sedikit di bawah nasional (2,92%; yoy). Adapun kontributor utama inflasi berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 1,53%, sehingga menjadi fokus utama pengendalian inflasi ke depan. Atas berbagai upaya yang telah dilakukan, Provinsi Bali berhasil mencatatkan pengendalian inflasi yang relatif baik dan menempati peringkat ke-18 nasional pada tahun 2025. Capaian ini mencerminkan efektivitas sinergi TPID antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, BPS, Bulog, Perumda serta Satgas Pangan dalam menjaga stabilitas harga ditengah dinamika ekonomi yang terjadi di Provinsi Bali.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali menyampaikan tantangan inflasi pada tahun 2025, yaitu faktor cuaca, meningkatnya volatilitas harga komoditas pangan, serta tingginya inflasi pangan di sejumlah wilayah, seperti Sumatera dan Jawa. Tekanan harga tersebut turut memengaruhi dinamika harga komoditas hortikultura di Bali. Memasuki tahun 2026, tantangan akan semakin kompleks. Beberapa faktor utama perlu menjadi perhatian antara lain penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) pada hewan ternak sapi, kondisi cuaca yang tidak menentu, serta rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) pada Februari-Maret yang berpotensi meningkatkan tekanan permintaan dan harga komoditas pangan. BPS menegaskan pentingnya kesiapan pasokan pangan sebagai kunci pengendalian inflasi, mengingat pola historis peningkatan permintaan masyarakat pada periode tersebut.
Bulog Provinsi Bali menyampaikan bahwa kondisi ketersediaan stok pangan strategis saat ini dalam kondisi aman. Bulog Provinsi Bali juga siap mendukung penguatan stabilisasi harga melalui optimalisasi distribusi serta sinergi dengan program Gerakan Pasar Murah guna menjaga keterjangkauan harga.
Menjelang HBKN Triwulan I 2026, TPID Provinsi Bali memperkuat langkah-langkah jangka pendek, khususnya pada kelompok makanan, minuman dan tembakau yang menjadi andil terbesar dalam inflasi. Butet menyoroti adanya peningkatan volatilitas inflasi di sejumlah wilayah sentra produksi, seperti Kabupaten Tabanan mengalami peningkatan volatilitas dari 0,54% pada 2024 menjadi 0,82%, dengan pola serupa di Badung dan Singaraja. Volatilitas yang tinggi berpotensi meningkatkan ketidakpastian (uncertainty) dan perlu dimitigasi secara sistematis.
Untuk memitigasi ketidakpastian tersebut, strategi end-to-end dari hulu ke hilir terus diperkuat melalui peran Perumda di sisi hulu untuk mendukung produktivitas dan sebagai offtaker untuk menjaga kesinambungan pasokan, termasuk kerjasama dengan KDKMP dan supply pasokan ke SPPG dari sisi hilir. Selain itu, program pengendalian inflasi pangan diharapkan dapat menjadi langkah strategis yang dapat memperkuat implementasi pengendalian inflasi berbasis aksi nyata di lapangan.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali dalam penutupnya menyampaikan sinergi lintas instansi dalam TPID diharapkan semakin solid dan terus diperkuat, terutama dalam dalam rangka mengantisipasi peningkatan permintaan menjelang rangkaian HBKN Imlek, Nyepi, dan Ramadhan-IdulFitri pada Triwulan I 2026. Disamping itu, penguatan peran Perumda sebagai offtaker perlu dioptimalkan melalui perluasan kerja sama dengan desa dan dukungan pembiayaan perbankan untuk memberikan kepastian pasar bagi petani. Upaya stabilisasi juga perlu dilakukan lebih intensif melalui dukungan sarana prasarana pascapanen, penguatan kerja sama antarwilayah untuk memenuhi kebutuhan program strategis, pengawasan distribusi yang berkelanjutan oleh Satgas Pangan.
Masing-masing Kab/Kota IHK di Bali sepakat untuk dapat memperkuat ketersediaan pasokan melalui perbaikan masa tanam, perluasan KAD, serta pelaksanaan operasi pasar yang terkoordinasi dan terjadwal. Melalui sinergi yang kuat, penguatan peran kelembagaan, serta langkah antisipatif yang terukur, Pemerintah Daerah bersama Bank Indonesia, BPS, TPID, Perumda, dan Satgas Pangan terkait berkomitmen menjaga stabilitas inflasi Bali agar tetap terkendali, mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, dan menjaga daya beli masyarakat. (L’Post/r)
