Pembayaran Lebih Transparan, Bea Cukai Ngurah Rai Hadirkan Customs Payment Point di Bandara
LITERASIPOST.COM – Badung | Bea Cukai Ngurah Rai meresmikan Customs Payment Point (CPP) di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai sebagai bagian dari upaya modernisasi layanan pembayaran penerimaan negara. Fasilitas ini memberikan pilihan bagi penumpang untuk melakukan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (BM PDRI) melalui mitra perbankan.
CPP adalah titik layanan transaksi elektronik berupa loket fisik yang terintegrasi dengan Modul Penerimaan Negara (MPN) untuk memproses pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (BM PDRI) secara real time. Inovasi ini dibangun melalui sinergi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal ini Bea Cukai Ngurah Rai, dan pihak perbankan yaitu Bank Mandiri.
Selain memastikan aliran penyetoran penerimaan kas negara, kehadiran CPP diharapkan dapat menjamin validitas dan keaslian Bukti Penerimaan Negara (BPN) dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tercatat di sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Kehadiran CPP merupakan bagian dari upaya Bea Cukai Ngurah Rai dalam melakukan modernisasi proses bisnis penerimaan negara, khususnya atas pungutan yang berasal dari kegiatan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut. Penerapan mekanisme ini juga diarahkan untuk mendorong pembayaran secara cashless serta meningkatkan tertib administrasi dalam pengelolaan penerimaan negara.
Mekanisme pembayaran melalui CPP diawali dengan perhitungan kewajiban BM PDRI oleh petugas Bea Cukai dan penerbitan billing sebagai dasar pembayaran. Penumpang kemudian melakukan pembayaran pada CPP dengan bantuan petugas perbankan yang berada di lokasi. Setelah pembayaran berhasil, Bukti Penerimaan Negara (BPN) diterima oleh penumpang untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas Bea Cukai sebagai bagian dari proses pelayanan.
Penerapan CPP juga memperjelas pemisahan fungsi dalam proses pelayanan. Bea Cukai tetap melaksanakan fungsi pelayanan kepabeanan, termasuk melakukan perhitungan kewajiban pembayaran, menerbitkan billing, serta memproses penyelesaian layanan. Sementara itu, pihak perbankan berperan dalam membantu pelaksanaan transaksi pembayaran. Dengan mekanisme tersebut, proses pembayaran menjadi lebih jelas dan terpisah dari fungsi pelayanan kepabeanan.
Selain itu, dengan adanya CPP, pembayaran penerimaan negara dapat langsung disetorkan ke kas negara tanpa melalui rekening penampungan pada Bendahara Penerimaan Bea Cukai Ngurah Rai. Mekanisme ini mendukung pengelolaan penerimaan negara yang lebih tertib dan akuntabel. Selain itu, CPP memberikan fasilitas tambahan bagi penumpang untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran penerimaan negara dalam rangkaian pelayanan di area kedatangan.
Salah satu hal yang menjadi keunggulan dalam penerapan CPP adalah penggunaan Smart EDC, yaitu perangkat EDC terbaru dari Bank Mandiri yang dikembangkan untuk mendukung pembayaran Bea Masuk, PDRI, serta sanksi administrasi berupa denda yang dapat langsung masuk ke kas negara.
Kepala KPPBC TMP Ngurah Rai, Wawan Dharmawan menyebutkan bahwa Smart EDC ini dikembangkan untuk mengakomodasi pembayaran Bea Masuk, PDRI, dan sanksi administrasi berupa denda yang dapat langsung masuk ke kas negara.
“Penggunaannya telah diterapkan pertama kali secara nasional di Bea Cukai Ngurah Rai sejak 21 Agustus 2026 dan akan diresmikan pada 22 September 2026,” ujar
Wawan.
“Ke depan, kami berharap Customs Payment Point (CPP) dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui kualitas pelayanan dan akuntabilitas transaksi penerimaan negara, dengan pembayaran pungutan yang langsung disetorkan ke kas
negara,” tambah Wawan.
“Bank Mandiri sebagai agent of development selalu siap bersinergi dengan
Kementerian Keuangan dalam memperkuat sistem pengelolaan keuangan negara. Kami terus melakukan inovasi untuk menciptakan layanan yang mudah, cepat, dan aman,” ujar Hendrianto Setiawan, Senior Vice President Government & Institutional Bank Mandiri.
Melalui penerapan CPP, Bea Cukai Ngurah Rai terus mendorong modernisasi layanan yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa sekaligus mendukung pengelolaan penerimaan negara yang transparan, tertib, dan akuntabel. (L’Post/r)
