APBD Badung 2024 Diprediksi Defisit Rp3,4 Triliun, Puspa Negara Tolak Kenaikan Pajak
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Badung, I Wayan Puspa Negara mengatakan justru jangan ada opsi menaikkan pajak.
LITERASIPOST.COM – BADUNG | Kabupaten Badung diperkirakan mengalami kekurangan atau defisit anggaran di tahun 2024 sebesar Rp3,4 triliun. Prediksi kekurangan anggaran itu diungkapkan Pj Sekda Badung IB Surya Suamba selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sesuai hasil evaluasi Gubernur, disampaikan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung sampai Juli 2024 sebesar Rp3,9 triliun.
Berdasarkan realisasi tersebut, diprediksi realisasi PAD Badung tahun 2024 sebesar Rp6,7 triliun. Maka, Pemkab Badung diprediksi akan kekurangan anggaran sampai akhir tahun 2024 sebesar Rp3,4 triliun. Bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, besaran APBD Badung adalah Rp10,2 triliun.
Lanjut Surya Suamba, hal itu akan berpotensi tidak mencapai target PAD atau mengalami defisit Rp3,496 triliun. “Data-data yang ada dari kita, diproyeksikan atau dinilai oleh provinsi, bahwa kita tidak akan mampu mencapai sesuai yang kita rencanakan,” ujarnya.
Selanjutnya kenaikan sebesar Rp3,6 triliun atau 64% diproyeksikan ditopang oleh beberapa potensi di tahun 2024, diantaranya target kunjungan wisatawan sebanyak 7 juta orang. Berdasarkan hasil survei dan data dari BAP, telah ada 7 juta wisatawan yang sampai dengan akhir tahun 2024 akan datang melalui Angkasa Pura. Sehingga dari proyeksi ini ada pendapatan sebesar Rp630 miliar per bulannya. Kemudian data BPS menyebutkan spending money wisata mancanegara dalam satu kunjungan menghabiskan rata-rata uang dalam rupiah, yakni spending money total di Bali Rp3.900.000 per wisatawan. Defisit ini diperkirakan terjadi karena APBD lebih menekankan Belanja Hibah yang terus naik menjadi Rp2,5 triliun dari PAD Rp10,2 triliun. Pemprov Bali bahkan nenilai hal ini sulit akan tercapai
“Kemudian, adanya proyeksi penagihan diperoleh dari rasio penagihan tahun 2023 sebesar 40 persen dari piutang tahun 2023 dengan kategori lancar, kurang lancar, dan ragu-ragu. Dan di 2024 dinaikkan menjadi 50 persen sehingga menjadi sebesar Rp214 miliar,” terang Surya Suamba.
Sementara itu, ketua sementara DPRD Badung Putu Parwata menyampaikan bahwa hasil evaluasi dari gubernur bersifat final. “Pemkab Badung siap melakukan terobosan untuk meningkatkan dan menutupi nilai defisit serta siap untuk menyelesaikan dan mengawal APBD hasil verifikasi dari Gubernur,” kata Parwata seraya menyebutkan salah satu opsi dengan kenaikan pajak.
Jauh berbeda, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Badung I Wayan Puspa Negara mengatakan justru jangan ada opsi menaikkan pajak. Yang perlu diselaraskan adalah dana lain lain pendapatan sah yang belum masuk, ada hitungan yang belum akurat terkait PHR atas kunjungan wisatawan yang hanya menghitung Wisman sedangkan Wisdom belum dihitung.
“Kalau ada defisit, harus ada inovasi, produktivitas dan formulasi program pendapatan yang nyata, belanja perlu diefisiensikan. Untuk menambal defisit saya justru belum setuju kalau pajak-pajak dinaikkan, menurut saya lebih mengedepankan akurasi dan presisi penagihan PHR berbasis online dan produktifkan tenaga P3K yang melimpah untuk didistribusikan di seluruh sektor sumber PHR sebagai inputer data, saya yakin akan ada penambahan PAD yang signifikan,” tegas Puspa Negara.
“Sekali lagi, saya tidak setuju terhadap opsi kenaikan pajak, hal ini akan sangat memberatkan ekonomi masyarakat yang baru saja jelang pulih paska pandemi Covid-19. Intinya wacana defisit ini menunjukkan tanda Alert! Bahwa pemerintah dan TAPD mulai harus hati-hati, cermat dan teliti dalam mengelola dan mengesekusi anggaran rakyat Badung,” pungkasnya. (IGP/r)
