Bali Disebut Tak Layak Dikunjungi Tahun 2025, Puspa Negara: Berbenah atau Counter?
LITERASIPOST.COM – BADUNG | Belakangan beredar informasi yang menyebutkan Bali masuk daftar destinasi yang tidak layak dikunjungi turis asing pada tahun 2025. Informasi itu dikeluarkan oleh Fodor’s, salah satu penerbit panduan perjalanan Amerika Serikat (AS). Alasannya, Bali dinilai mengalami pariwisata yang berlebihan (overtourism).
Bali memperoleh 5,3 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2023. Pantai-pantai Bali yang dahulu murni dan bersih, kini terkubur oleh hampir 303 ribu ton sampah plastik – melansir The Independent.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Badung, I Wayan Puspa Negara menanggapi bahwa informasi yang beredar tersebut berdampak buruk pada publisitas Bali sebagai destinasi terbaik kedua di dunia versi Tripadviser pada awal tahun 2024. Menurutnya, tentu informasi yang dilansir itu membuat kita kebakaran jenggot, karena memang ada benarnya, bahkan benar.
“Meskipun informasi itu tendensius, namun kita harus segera introspeksi, evaluasi dan mengambil langkah-langkah kongkrit dalam merumuskan kembali kepariwisataan Bali masa kini, dan masa yang akan datang. Pemerintah perlu memperkuat Law Enforcement dan Sumonev. Bahwa Bali sebagai destinasi, seyogyanya pemerintah dan stakeholders fokus dalam merencanakan dan melaksanakan manajemen kepariwisataan,” ungkap Puspa Negara.
Sebutnya, Bali harus segera berbenah dalam 4 hal, yakni infrastruktur, keamanan dan kenyamanan, service, serta lingkungan dan branding/promosi. Pemerintah jangan terlena terutama Kabupaten Badung dengan sumber PHR terbesar, jangan menghambur-hamburkan anggaran pada program yang tidak mencerminkan perkuatan 4 sektor dasar dalam membangun kepariwisataan maju yakni Facilities, Safety, Service & Branding.
“Terkait rilis berita Fodors ini, tentu akan dimanfaatkan oleh pesaing Bali untuk terus mewacanakan situasi ini, oleh karena itu Pemerintah Provinsi Bali dan kabupaten/kota terutama Badung harus membuat klarifikasi dan rilis yang dapat mengcounter hal itu. Jika tidak mampu mengcounter, maka jelas pertanyaan saya, ngapain saja Gubernur atau Pemprov Bali serta Bupati/Walikota selama ini?” ujarnya.
Ia menegaskan bukan bermaksud mencari kesalahan, tapi faktanya situasi ini terjadi. Sebaiknya Pemprov Bali atau representatifnya terutama Dinas Pariwisata segera membuat rilis counter dan berkomitmen menata ulang pariwisata Bali. (IGP/r)
