Bali Serap Anggaran Rp22,56 Triliun pada 2022, Tahun ini “Optimis dan Tetap Waspada”
LITERASIPOST.COM, DENPASAR | Pada tahun 2022 sebanyak Rp22,56 triliun anggaran pemerintah terserap di Bali. Anggaran tersebut digunakan untuk belanja pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga (K/L) di Bali serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD-D)
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho mengatakan, masyarakat Bali diharapkan juga mengawasi penggunaan anggaran di Provinsi Bali dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Dijelaskan, belanja pemerintah pusat melalui K/L di Bali sampai 31 Desember 2022 mencapai Rp11,61 triliun dan TKD-D Rp10,94 triliun. Serapan anggaran ini digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang diantaranya belanja Kementerian Pertahanan untuk perawatan Almatsus, penyediaan alat kesehatan, pendidikan dan pelatihan TNI. Ada juga belanja barang kementerian kesehatan diantaranya layanan sentra vaksinasi Covid-19 (PEN), revitalisasi Posyandu.
“Sepuluh K/L pengguna anggaran terbesar di Bali, yaitu Kemenpora, Kemenhub, Kemenkes, Kemenperin, Kemenhan, BPK, Kemenag untuk beasiswa Bidikmisi sebesar 23,78 miliar, bantuan Dikdasmwn 453,8 juta dan Madrasah 9,1 miliar Rupiah,” kata Teguh saat Konferensi Pers APBN Kita Regional Bali bertempat di aula kantor Kanwil DJPb Provinsi Bali, Denpasar, Rabu (25/1/2023).
Ditambahkan, sejumlah proyek yang dilaksanakan di Bali dengan anggaran total Rp1,27 triliun, diantaranya Pelabuhan Sanur yang menelan anggaran Rp152,05 miliar, Pelabuhan Bias Munjul Nusa Ceningan dengan anggaran Rp42,49 miliar, jembatan shortcut Denpasar-Gilimanuk dengan anggaran Rp30,68 miliar, peningkatan jaringan irigasi DAS Tukad Saba Buleleng dengan anggaran Rp9,79 miliar, pembangunan jembatan ruas simpang Cokroaminoto-simpang Tohpati dengan anggaran Rp51,18 miliar. Ada pula preservasi jalan dalam kota Singaraja-Kubutambahan-Amlapura menyerap anggaran Rp2,90 miliar, pembangunan Bendungan Tamblang Buleleng Rp284,38 miliar, preservasi jalan Cekik-Negara-Pekutatan-Antosari,-Bts Tabanan Rp14,3 miliar, DAS Tukad Unda Klungkung Rp154,87 miliar, dan prasarana pengamanan Pantai Nusa Penida dengan anggaran Rp11,3 miliar.
Proyek lainnya yaitu penataan kawasan destinasi wisata Pura Besakih dengan anggaran Rp219,33 miliar, pembangunan pengaman pantai ruas Tegal Besar-Lepang Kabupaten Klungkung Rp 51,22 miliar, pengembangan fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Rp59,17 miliar, Embung Sanur di Kota Denpasar dengan anggaran Rp48,29 miliar. Anggaran juga digunakan untuk pembangunan Dermaga Trunyan dan Dermaga Kuburan Trunyan dengan anggaran Rp22,47 miliar, preservasi Jalan Gilimanuk-Cekik-Seririt-Bts Kota Singaraja Rp10,99 miliar, supervisi Bendungan Sidan Rp 13,55 miliar, dan jalan serta jembatan baru Bts Kota Singaraja-Mengwitani dengan anggaran Rp93,10 Miliar.
Sementara anggaran untuk Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,34 triliun dan Dana Desa sebesar Rp600,72 miliar. Serapan TKDD tertinggi yaitu di Kabupaten Klungkung dengan presentase 98,11% dan terendah yaitu Kabupaten Tabanan dengan presentase 95,31%.
Sementara itu alokasi anggaran di Provinsi Bali tahun 2023 diarahkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dialokasikan minimal Rp21,878 triliun (12,05% dari total Alokasi Non BA-BUN) hingga Rp36,887 triliun. “APBN kita tahun 2023 mengangkat tagline Optimis dan Tetap Waspada, yaitu kinerja positif perekonomian tapi di sisi lain ketidakpastian masih tinggi apalagi ada ancaman resesi,” tutup Teguh.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bali, Anggrah Warsono; Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali NTB NTT, Susila Brata; Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara, Wahyu Nendro; Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bali yang diwakili Wahyu Ari Wibowo; serta Local Expert Kementerian Keuangan Bali dari Universitas Udayana, Putu Wiwin Setyari. (igp)
