Dari FGD Jarnas 98: Calon Pemimpin Bali Harus Berani Terima “Kontrak Politik”
LITERASIPOST.COM – DENPASAR | Jaringan Nasional (Jarnas) Aktivis 1998 Bali menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Menyongsong Pilkada Bali 2024 dengan topik “Membangun Bali yang Adil dan Berkelanjutan” di Kubu Kopi Denpasar, Sabtu (27/7/2024). Kegiatan diskusi ini menghadirkan tiga narasumber sebagai pemantik, yakni Ni Luh Djelantik (Anggota DPD Bali terpilih), Wayan Jondra (Ketua Paiketan Krama Bali) dan dr Rai Putra Wiguna (Aktivis Kesehatan Jiwa) yang dipandu oleh Rofiqi Hasan (wartawan).
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan kembali berlangsung di Bali pada November 2024 secara serentak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Secara teknis maupun politis tentunya akan menciptakan kerumitan tersendiri. Namun demikian, sudah semestinya Pilkada tak hanya dimaknai sebagai prosesi persaingan dan pergantian kekuasaan. Ajang tersebut akan jauh lebih bermutu bila juga memiliki muatan untuk melakukan refleksi dan evaluasi atas perjalanan kepemimpinan di Bali beserta dampak serta tantangan yang harus dihadapi di masa depan.
Bali sendiri mewarisi suatu masalah dasar karena terlanjur mengalami ketergantungan pada sektor pariwisata. Sebut saja kemacetan, alih fungsi lahan, sampah, krisis air dan berbagai indikasi lainnya. Bila terus dibiarkan, mau ke mana Bali ke depan? Sementara itu tantangan baru juga muncul dengan terjadinya perubahan iklim yang dalam skala global akan mempengaruhi perilaku manusia untuk meningkatkan kesadaran guna menjaga lingkungan yang berkelanjutan.
Jarnas Aktivis 98 sebagai organisasi yang dilahirkan oleh momentum reformasi memandang perlu untuk ikut berkiprah dalam ajang Pilkada ini dengan memfasilitasi munculnya gagasan masyarakat agar dapat memaknai kontestasi yang terjadi.
“Untuk kontestasi calon, kami belum memiliki arah dukungan terhadap calon tertentu. Saat ini yag penting adalah aspirasi masyarakat mengenai masa depan Bali dapat dimunculkan,” kata Ketua Jarnas 98 Bali, Nyoman Mardika.
Menjelang pelaksanaan Pilkada, Jarnas 98 setidaknya akan menggelar 3 kali diskusi dan direncanakan pada diskusi terakhir mengudang para calon yang sudah ada. Hal itu untuk memastikan bahwa apsirasi masyarakat akan dapat tersampaikan.
“Untuk diskusi awal ini nantinya akan kita serahkan ke KPU Bali agar dapat menjadi masukan khususnya bagi pelaksanaan debat para kandidat. Selain itu akan kami sampaikan kepada pihak partai politik agar menjadi pertimbangan dalam penentuan calon,” sebut Mardika.
Ketiga narasumber bersepakat bahwa berbagai permasalahan yang disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat pada diskusi kali ini, akan dibuatkan menjadi satu kerangka “Kontrak Politik” yang selanjutnya disodorkan kepada para calon pemimpin Bali baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kontrak Politik tersebut sebagai sebuah komitmen untuk menjaga dan melindungi Bali ke depan secara adil dan berkelanjutan.
“Para calon pemimpin jangan hanya mempertontonkan janji-janji manis di baliho. Semua masukan di sini akan kita tampung, kita jadikan satu kerangka Kontrak Politik buat calon pemimpin kita,” ungkap Ni Luh Djelantik.
“Belakangan banyak yang mengalami gangguan mental karena berbagai masalah yang ada. Yang saya inginkan, di Bali belum ada tempat penampungan khusus bagi ODGJ yang tidak memiliki keluarga. Saya berharap ada pemimpin yang peduli soal itu. Pemimpin itu saya anggap sukses jika 5 tahun lagi masalah-masalah yang ada sekarang tidak muncul lagi,” kata dr Rai.
“Saya sependapat dengan maksud dibuatnya Kontrak Politik bagi para calon pemimpin kita, dan perlu direalisasikan sebagai kontrol bagi mereka. Tadi yang mencuat di diskusi ini hanya permasalahan-permasalahan Bali, sedangkan kebaikannya tidak ada. Sangat multi-dimensional, lalu pemimpin sebelumnya ke mana? Saya pribadi tidak apatis dengan pemimpin-pemimpin terdahulu, Bali ini adalah rumah kita, jadi kita harus peduli dan membangun bersama, tidak bisa hanya menuntut pemerintah,” sebut Jondra. (IGP)
