Kanwil DJPb Bali: Realisasi APBN 2021 Lancar, DAK Fisik Rendah
LITERASIPOST.COM, DENPASAR | Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Bali bersama seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Keuangan Provinsi Bali (Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Kekayaaan Negara) menyampaikan perkembangan pelaksanaan APBN di wilayah Provinsi Bali periode Triwulan IV tahun 2021, Rabu (26/1/2022).
Dalam paparannya Kepala Kanwil DJPb Bali, Teguh Dwi Nugroho menyampaikan perkembangan realisasi APBN 2021 secara umum berjalan relatif lancar meski dalam situasi pandemi.
“Realisasi Belanja Negara sampai 31 Desember 2021 telah mencapai 10,95 triliun rupiah untuk Belanja Pemerintah Pusat, atau sebesar 92% dari total pagu dan 11,60 triliun rupiah untuk Belanja TKDD (DBH, DAU, DAK, DID, Dana Desa),” ungkap Teguh.
Penggunaan APBN untuk pembangunan berbagai macam Proyek Strategis Nasional di Provinsi Bali juga dilaporkan berjalan lancar dengan realisasi aggregate mencapai 98,71% dari total anggaran yang dialokasikan. Beberapa Proyek Strategis Nasional dimaksud antara lain pembangunan Pelabuhan Segitiga Emas (Pelabuhan Sanur, Pelabuhan Sampalan, Pelabuhan Bias Munjul), Embung Sanur, Bendungan Sidan, Penataan Kawasan Pura Besakih, dan Jembatan Shortcut Denpasar Gilimanuk.
Terkait TKDD, total realisasi TKDD pada tahun 2021 di Provinsi Bali adalah Rp11,6 triliun yang terserap 99,2% dari pagu secara keseluruhan. Penyerapan tertinggi berada pada sektor Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam yaitu masing-masing sebesar 144%.
Adapun terkait realisasi DAK Fisik, keberhasilan Pemerintah Daerah menjadikan Kontrak dari Rencana Kegiatan sangat rendah (78,85%), dimana kondisi secara Nasional adalah 91,37% sesuai informasi dari Kepala Badan Keuangan Provinsi Bali.
“Hal ini disinyalir karena adanya penetapan Harga Penerapan Sensisi (HPS) oleh Tim Perencana di Pemda terlalu tinggi sehingga penawaran pihak ketiga jauh di bawah HPS. Kemudian juga adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena berbagai pertimbangan di Pemda, salah satunya Pembangunan Puskesmas di Gianyar. Selanjutnya juga dimungkinkan adanya keterlambatan munculnya produk di e-catalog sehingga tim pengadaan tidak mendapatkan kesempatan yang cukup memadai dalam mengakomodir pelaksanaan pengadaan barang. Yang terakhir walaupun hanya di sektor tertentu, namun adanya keterlambatan penerbitan juknis dari K/L misalnya yang terjadi di Diknas yang sebelumnya kontraktual menjadi swakelola,” paparnya.
Terkait hal tersebut, Capaian Output DAK Fisik Tahun 2021 di Provinsi Bali rata-rata sebesar 75,30%. Sampai 31 Desember 2021 penyerapan DAK Fisik rata-rata 69,12% dengan penyerapan tertinggi di Kabupaten Tabanan sebesar 87,59%. Namun, yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah masih tingginya saldo DAK Fisik di RKUD yang mencapai Rp215,59 miliar di seluruh Bali.
Selanjutnya untuk Kinerja Cadangan DAK Fisik, pada tahun 2021 Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan (Sarbagita) mendapatkan alokasi Cadangan DAK Fisik Bidang Sanitasi sebesar Rp83,236 miliar. Namun yang penyalurannya mendekati 100% hanya Kabupaten Tabanan. Sedangkan untuk Alokasi Cadangan DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp2,918 milyar untuk Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, dan hanya Kabupaten Badung yang menyalurkan walaupun masih di bawah 50%.
Untuk Penyaluran dan Penyerapan Dana Desa dan Dana BOS, sampai 31 Desember 2021 penyerapan Dana Desa rata-rata 85,39% dengan penyerapan tertinggi Kabupaten Jembrana sebesar 93,14% dan terendah Kota Denpasar 65,29% dan Saldo Dana Desa di RKD masih sebesar Rp99,19 miliar dari seluruh Desa di Bali.
Sedangkan untuk Dana BOS yang penyalurannya di Provinsi Bali dilaksanakan melalui KPPN Denpasar, total dana yang telah tersalur yang dibagi menjadi 3 tahap adalah sebesar Rp1 triliun.
Terkait Realisasi KUR, Kinerja Penyaluran KUR sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp6,99 triliun. Penyaluran KUR masih didominasi oleh KUR skema Mikro yang mencapai Rp4,047 triliun. Sedangkan penyaluran tertinggi di Kota Denpasar dengan total Rp1,16 triliun. Kabupaten Klungkung di peringkat terendah dengan total Rp391 miliar.
“Adapun mengenai Progress PEN Tahun 2021 di Provinsi Bali, sampai 31 Desember 2021 total realisasi PEN Bali mencapai 4,87 triliun rupiah yang didominasi pada cluster Perlindungan Sosial sebesar 2 triliun rupiah,” tutupnya.
Turut hadir Kepala Kanwil DJKN Prov Bali & Nusra, sekaligus sebagai Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Bali, Anugerah Komara; Kepala Kanwil DJP Bali diwakili Kabid Data & Pengawasan Potensi Perpajakan, Bayu Setiawan; dan Kepala Kanwil DJBC Provinsi Bali NTT NTB diwakili oleh Kabid Fasilitas Kepabeanan & Cukai, Iskandar. (igp)
