Menteri PKP Tinjau Rusun ASN Kemenkeu di Denpasar
LITERASIPOST.COM – Denpasar | Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau Rumah Susun Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Keuangan di Denpasar, Senin (24/11), untuk memastikan bahwa fasilitas hunian yang dibangun dengan uang negara dikelola secara bertanggung jawab dan memberi manfaat maksimal bagi pegawai. Kunjungan turut dihadiri Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari, Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, serta Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Nusa Tenggara I Rizaldi Andi Atjo.
Maruarar menegaskan bahwa seluruh pembangunan hunian pemerintah harus mempertanggungjawabkan penggunaan uang negara secara optimal. “Kita harus menjaga uang rakyat dengan benar. Jika membangun hunian menggunakan uang rakyat, hasilnya harus maksimal, berkualitas, dan benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujar Maruarar.
Rumah Susun Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Keuangan di Kota Denpasar. (Foto: PKP/Literasipost)
Ia menyoroti bahwa biaya sewa Rp300 ribu per bulan di rusun ASN sangat membantu pegawai, jauh lebih murah dibandingkan sewa apartemen komersial di Denpasar yang bisa mencapai Rp3 juta per bulan. “ASN diurus, rakyat juga harus diurus. Negara harus hadir untuk semua,” tegasnya.
Rusun ASN Kemenkeu di Denpasar ini merupakan tipe Arunika 36 dengan 4 lantai, memiliki luas bangunan 3.650,5 m², dan terdiri dari 120 unit yang terbagi dalam 2 tower. Total kapasitas hunian mencapai 480 orang. Pembangunan rusun dilakukan melalui kontrak adendum bernilai Rp54,84 miliar, dengan waktu pelaksanaan 270 hari kalender. Proyek ini telah mencapai Provisional Hand Over (PHO) pada 30 November 2024.
Maruarar menekankan bahwa lokasi rusun yang berada di pusat kota memberikan keuntungan besar bagi ASN karena memangkas waktu perjalanan menuju kantor dan membantu mengurangi kemacetan. “Ini solusi hunian masa depan. Hunian layak, dekat kantor, dan mengurangi kemacetan,” ujarnya.
Menanggapi minimnya ketersediaan aset lahan Pemerintah Kota Denpasar, Maruarar menilai pemanfaatan aset kementerian kementerian keuangan ini adalah langkah strategis dalam penyediaan hunian, termasuk bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kota Denpasar.
“Saya lihat di sini ada lahan yang bagus dan bisa dimanfaatkan untuk membangun rumah susun bagi masyarakat MBR di Kota Denpasar. Ini bagian dari kolaborasi dan gotong royong menghadirkan hunian yang layak bagi rakyat,” katanya.
Menteri PKP juga mengungkapkan bahwa pihaknya mengusulkan pembangunan 9 rumah susun baru pada tahun anggaran 2026, dan lokasi ini akan diusulkan masuk dalam rencana pembangunan.
Kepala KSP Muhammad Qodari memberi apresiasi atas kinerja Kementerian PKP. “Hari ini kita melihat satu terobosan lagi dari PKP, keberpihakan kepada rakyat kecil. Program perumahan ini berjalan karena ada kepemimpinan yang kolaboratif,” ujar Qodari.
Ia pun sempat terkesima dengan arsitektur bangunan rusun yang mengedepankan budaya lokal Bali. “Kemarin ke Jogja, sekarang ke sini, memang bangunan sama tapi suasananya lain karena desainnya menarik sekali. Jadi saya usul pak Menteri PKP, kalau bangun rusun-rusun ASN di provinsi manapun, estetikanya seperti di Bali. Selain bangunannya bagus, estetikanya juga kuat. Jadi PKP selain mengembangkan perumahan untuk ASN dan rakyat, juga sekaligus mengembangkan kebudayaan masing-masing daerah”, ungkap M. Qodari.
Qodari menegaskan bahwa Maruarar Sirait berperan sebagai motor kolaborasi lintas sektor dalam percepatan Program 3 Juta Rumah. “Pak Ara memelopori kolaborasi dalam program perumahan. Ini yang membuat Program 3 Juta Rumah berjalan cepat dan tepat sasaran,” tutupnya. (L’Post)
