Pekan Iklim Bali 2025 Dibuka
LITERASIPOST.COM – DENPASAR | Peran kepemimpinan daerah yang kuat sangatlah penting bagi upaya memperkuat komitmen aksi iklim untuk mencapai target penurunan emisi nasional dan global. Demikian topik utama yang mengemuka dalam sesi pembukaan Pekan Iklim Bali 2025: Titik Temu Ambisi dan Aksi Iklim di Denpasar. Diselenggarakan oleh Koalisi Bali Emisi Nol Bersih bersama Pemerintah Provinsi Bali, Pekan Iklim Bali akan berlangsung pada 25-30 Agustus 2025 di berbagai lokasi di Bali, antara lain Denpasar, Sanur, Badung, Klungkung, dan Gianyar.
Pekan Iklim Bali 2025 dibuka oleh Gubernur Bali, Wayan Koster diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, dilanjutkan dengan siaran langsung pidato kunci oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faishol Nurofiq, sekaligus memulai sesi Forum Nasional di tanggal 25 Agustus.
Turut hadir pula sebagai narasumber untuk beragam diskusi yang berlangsung di hari yang sama, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, Direktur Eksekutif ViriyaENB, Suzanty Sitorus, serta Anggota Komite Pengarah Koalisi Bali Emisi Nol Bersih dan Country Director World Resources Institute (WRI) Indonesia, Nirarta Samadhi.
Gubernur Bali, Wayan Koster, menyatakan bahwa Visi Nangun Sat Kerthi Loka menjadi pondasi utama pembangunan yang selaras dengan kearifan lokal di Bali, yaitu yang melindungi alam, budaya, dan masyarakat secara holistik. Oleh karena itu, Pekan Iklim Bali 2025 sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk mencapai emisi nol bersih di tahun 2045, yang sudah diterjemahkan ke dalam beberapa regulasi.
“Melalui Pekan Iklim Bali 2025, komitmen dan aksi iklim di tingkat daerah, yang diprakarsai oleh masyarakat dan pemimpin daerah di Bali, akan menjadi inspirasi bagi aksi iklim yang lebih ambisius di Indonesia,” lanjut Wayan Koster.
Sejalan dengan komitmen dan aksi iklim Provinsi Bali, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah mengatakan provinsinya telah menjadikan penguatan tata kelola perhutanan, termasuk perhutanan sosial, sebagai prioritas utama yang dipadukan dengan kebijakan pembangunan rendah karbon yang tangguh dan berketahanan iklim.
“Pemimpin daerah memiliki peran kunci dalam implementasi aksi iklim daerah, karena merasakan langsung dampak krisis iklim, dan harus terjun langsung ke permasalahan dan konteks lokal. Pekan Iklim Bali akan menjadi langkah awal dan pemantik inspirasi bagi pemimpin iklim daerah, untuk saling berbagi wawasan dan dukungan, demi mencapai ambisi iklim daerah yang mendukung target penurunan emisi nasional”, ungkap Mahyeldi Ansharullah.
“Melalui Pekan Iklim Bali, solusi aksi iklim berbasis riset dan praktik terbaik dapat diperluas dan diterapkan secara nyata di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” ungkap Anggota Komite Pengarah Koalisi Bali Emisi Nol Bersih dan Country Director World Resources Institute (WRI) Indonesia, Nirarta Samadhi.
Aksi dan solusi iklim yang ada saat ini membutuhkan skema pendanaan yang berkelanjutan, inklusif, dan mendukung kebutuhan lokal. Untuk menjawab tantangan ini, sesi Forum Investasi Iklim yang akan berlangsung tanggal 28 Agustus 2025, akan menelusuri skema pendanaan iklim berkelanjutan bersama pemerintah, lembaga pendanaan, sektor swasta, dan komunitas.
“Pekan Iklim Bali 2025 menunjukkan kepemimpinan daerah yang progresif dalam mendukung agenda iklim nasional. Kementerian Lingkungan Hidup siap mendukung kebijakan lokal, inovasi komunitas, serta keterlibatan masyarakat, daerah dapat menjadi motor percepatan menuju masa depan yang tangguh terhadap iklim” ungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faishol Nurofiq.
Aspek pembiayaan sangat penting, seperti yang ditekankan oleh Direktur Eksekutif ViriyaENB, Suzanty Sitorus, bahwa pemimpin daerah perlu mengintegrasikan aksi iklim dengan pertumbuhan ekonomi, melalui adopsi ekonomi regeneratif yang berbasis lokal, mandiri, inklusif, dan berkelanjutan.
“Melalui Pekan Iklim Bali, pemimpin daerah diajak membangun solusi yang tidak hanya mengurangi emisi, tetapi juga memulihkan ekosistem dan memperkuat ketahanan masyarakat lokal,” ungkap Suzanty Sitorus. (L’Post/r)
