NASIONAL

OJK Terbitkan Aturan tentang Kantor Perwakilan Lembaga Pembiayaan Asing di Indonesia

redaksi 17/03/2026

LITERASIPOST.COM – Jakarta | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2025 tentang Kantor Perwakilan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang Berkedudukan di Luar Negeri (POJK 41/2025) sebagai

POLITIK & INSTANSI

Bawaslu Badung Ingatkan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Taat Aturan

redaksi 10/10/2024

LITERASIPOST.COM – BADUNG | Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mensosialisasikan visi misi mereka dalam perhelatan akbar Pilkada 2024. Namun, bentuk-bentuk sosialisasi seperti alat peraga kampanye (APK) memiliki aturan tersendiri dalam rangka

HUKUM & KRIMINAL

Hadapi Aturan Bisnis Internasional, Negara-negara Asia-Afrika Perlu Samakan Persepsi

redaksi 17/10/2023

LITERASIPOST.COM, NUSA DUA | Apa saja tantangan terkait hukum bisnis internasional yang dihadapi oleh negara-negara anggota AALCO?. Direktur Jenderal Urusan Administrasi Hukum Kemenkumham RI, Cahyo R Muzhar, usai side event International Business and Investment Forum pada The 61st Asian-African Legal Concultative Organization (AALCO) yang berlangsung di BNDCC, Bali, Selasa

EKONOMI & PERBANKAN

Dorong Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan, OJK Terbitkan Aturan Baru

redaksi 25/03/2023

LITERASIPOST.COM, JAKARTA | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat (POJK 3/2023). Ketentuan ini merupakan penyempurnaan dari POJK Nomor

POLITIK & INSTANSI

Gubernur Bali Cabut Semua Aturan Sanksi Pelanggaran PPKM

redaksi 19/01/2023

LITERASIPOST.COM, DENPASAR | Gubernur Bali Wayan Koster menginstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Perkada, dan ketentuan/kebijakan lain yang memberi sanksi bagi pelanggaran ketentuan PPKM. Hal ini seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat Bali untuk menjaga kesehatan sehubungan dengan membaiknya tingkat kesehatan akibat pandemi Covid-19 yang