NASIONAL

DJP Raup Pajak Usaha Ekonomi Digital Rp26 Triliun Lebih

redaksi 09/08/2024

LITERASIPOST.COM – JAKARTA | Hingga 31 Juli 2024, pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp26,75 triliun. Jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp21,47 triliun, pajak

NASIONAL

DJP Luncurkan Tujuh Layanan Perpajakan Berbasis NIK sebagai NPWP, NPWP 16 Digit, dan NITKU

redaksi 01/07/2024

LITERASIPOST.COM – JAKARTA | Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendukung program Satu Data Indonesia. Dukungan tersebut diwujudkan dalam program pemadanan NIK sebagai NPWP. NIK sebagai NPWP mulai digunakan sejak 14 Juli 2022 untuk orang pribadi penduduk sesuai dengan ketentuan PMK 112/PMK.03/2022 yang telah diubah dengan PMK 136 Tahun 2023. Selain

NASIONAL

Penerimaan Pajak Atas Usaha Ekonomi Digital Capai Rp22 Triliun Lebih, Pemerintah Siap Gali Potensi Lain

redaksi 14/03/2024

LITERASIPOST.COM – Jakarta | Hingga 29 Februari 2024, pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp22,179 triliun. Jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp18,15 triliun, pajak kripto sebesar Rp 539,72 miliar, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp1,82

NASIONAL

Penghitungan PPh 21 Lebih Mudah, Begini Skemanya

redaksi 11/01/2024

LITERASIPOST.COM, Jakarta | Pemberi kerja kini dapat menghitung pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 lebih mudah. Hal ini diatur melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. PMK ini merupakan peraturan pelaksanaan

NASIONAL

Wajib Tahu! Begini Hak dan Kewajiban Perpajakan bagi WP UMKM

redaksi 28/11/2023

LITERASIPOST.COM, JAKARTA | Wajib Pajak (WP) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diberikan kemudahan dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Dwi Astuti menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau

NASIONAL

Pemerintah Tunjuk 161 Pemungut PPN PMSE, Kumpulkan Rp15 Triliun Lebih

redaksi 05/10/2023

LITERASIPOST.COM, JAKARTA | Sampai 30 September 2023, pemerintah telah menunjuk 161 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jumlah tersebut termasuk tiga pemungut PPN PMSE yang ditunjuk pada September 2023. Penunjukan di bulan September 2023 yaitu DeepL SE, Squarespace Ireland Ltd. dan Trendstream Ltd. Dari

NASIONAL

Soal Pemeriksaan Pajak, Begini Penjelasan DJP

redaksi 21/09/2023

LITERASIPOST.COM, JAKARTA | Terkait dengan pemeriksaan pajak, bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan edukasi, pengawasan, dan pemeriksaan senantiasa bersikap profesional serta menjunjung tinggi integritas berdasarkan peraturan perundang-undangan. DJP melakukan pemeriksaan dalam hal: a) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian pajak (restitusi); dan b)

NASIONAL

Libatkan 158 Pemungut, DJP Kumpulkan Rp14 Triliun Lebih dari PPN PMSE

redaksi 12/09/2023

LITERASIPOST.COM, JAKARTA | Sampai dengan 31 Agustus 2023, pemerintah telah mengumpulkan penerimaan dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp14,57 triliun. Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp5,51 triliun setoran tahun 2022, dan Rp4,43 triliun

NASIONAL

Pemerintah Terbitkan PMK-72/2023 Terkait Penyusutan dan Amortisasi, Begini Pokok Aturannya

redaksi 03/08/2023

LITERASIPOST.COM, JAKARTA | Pemerintah kembali menerbitkan aturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) melalui pengundangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud pada 17 Juli 2023. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan

NASIONAL

DJP Jelaskan Jenis dan Batasan Natura/Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek PPh

redaksi 06/07/2023

LITERASIPOST.COM, JAKARTA | Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan keadilan, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan kini dapat dibiayakan oleh pemberi kerja. Biaya penggantian atau imbalan tersebut sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M). Sebaliknya, bagi