UPTD PPOT & PPK Dinkes Bali Adakan Forum Konsultasi Publik P4TO
LITERASIPOST.COM – Denpasar | UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan (UPTD PPOT & PPK) Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Pelayanan Publik Pengembangan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) bertempat di Ruang Cempaka Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (25/4/2024). Kegiatan ini dihadiri oleh Biro Organisasi Setda Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Pertanian, BBPOM di Denpasar, UMKM obat tradisional, akademisi, kelompok tani, dan media massa.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. dr. I Nyoman Gede Anom, M.Kes dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Kepala UPTD PPOT & PPK, Ni Wayan Desi Ariani, S.Si, Apt, M.Si menyatakan sebagai bagian dari program reformasi birokrasi, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan bagi masyarakat yang bersifat partisipatif dan transparan. Sebagai bagian dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali, UPTD PPOT & PPK juga berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang diharapkan mampu memberikan implikasi pada peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
FKP ini tentunya sangat tepat karena menempatkan keterlibatan masyarakat dalam program Dinas Kesehatan yang diselenggarakan oleh UPTD PPOT & PPK dalam pengolahan bahan baku obat tradisional yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam upaya pemenuhan kesehatan perorangan atau masyarakat dalam memproduksi dan menguji bahan baku obat tradisional yang berstandar.
Di samping itu diharapkan juga dapat mempercepat pengembangan industri kesehatan tradisional Bali sebagai upaya percepatan pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali. Oleh karena itu melalui kegiatan ini dapat dilakukan penggalian potensi riil keinginan atau kebutuhan pelanggan UPTD dalam pengolahan pasca panen tanaman obat untuk penguatan produk bahan baku obat tradisional berstandar dapat dimanfaatkan sebagai upaya promotif dan preventif kesehatan menjadi lebih optimal.
Kegiatan FKP terkait pengembangan ekosistem herbal serta untuk menyempurnakan standar pelayanan pada UPTD PPOT & PPK melalui diskusi ini diharapkan mampu memacu UPTD untuk mengembangkan menyelenggarakan pelayanan publik dan senantiasa mampu meningkatkan sumber daya manusianya dan output sebagaimana yang diharapkan dan dapat memuaskan publik sebagai pengguna layanan maupun customernya sehingga dapat meminimalisir komplain ketidakpuasan masyarakat yang menerima layanan UPTD.
Kepala UPTD PPOT & PPK, Ni Wayan Desi Ariani, S.Si, Apt, M.Si (kiri) didampingi Kepala Seksi Pengujian dan Pengembangan Obat Tradisional, A.A Istri Agung Sri Stuti Damayanti, S.Si, Apt.,MARS. (Foto: Literasipost)
Kepala UPTD PPOT & PPK, Ni Wayan Desi Ariani, S.Si, Apt, M.Si menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan FKP adalah untuk memberikan informasi tentang aktivitas layanan UPTD PPOT & PPK yang meliputi evaluasi standar pelayanan, sosialisasi tarif, survei kepuasan masyarakat, dan inovasi layanan. Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini, yaitu adanya masukan dari publik terhadap penyelenggaraan pelayanan di UPTD.
“Dari forum ini kami ingin menerima masukan terkait penyelenggaraan pelayanan yang selama ini kami laksanakan, baik itu bagaimana waktu tunggu pelayanan, komplainnya, serta kesiapsiagaan petugas dalam menerima pelanggan dalam memberikan jasa atau menjual produk,” ujar Desi Ariani.
“Yang pertama, kami ingin meminimalisir komplain dari pelanggan karena mereka sudah memberikan jasa tapi waktu tunggunya terlalu lama untuk menyelesaikan proses pengolahan bahan baku. Kedua, kami juga ingin memberikan masukan bagaimana ekosistem herbal di Bali itu bisa terbangun, ekonomi rakyat itu bergerak dari petani, kemudian P4TO, UMKM yang bergerak dalam herbal baik produk kosmetik ataupun obat dan bagaimana pemanfaatannya oleh konsumen dalam hal ini tentu masyarakat,” imbuhnya.
Dalam sesi diskusi juga muncul keinginan petani untuk menambah keberadaan rumah hibrid yang berfungi untuk menampung bahan baku dari petani dalam proses pengeringan. Menanggapi hal ini, Desi Ariani menyampaikan bahwa keberadaan rumah hibrid berkaitan dengan waktu panen. Hanya saja masalahnya, waktu panen komoditi pertanian tidak bersamaan atau tergantung musim. Pihaknya berharap kapasitas rumah hibrid bisa mencukupi untuk kebutuhan pengeringan hasil panen petani.
“Kami akan berusaha koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Dinas Pertanian, mudah-mudahan bisa menambahkan rumah hibrid untuk beberapa kelompok tani, sehingga porsi panen petani bisa terakomodir dan tidak busuk,” pungkasnya. (igp)
