Posisi Juli 2023, Kinerja Industri Jasa Keuangan di Bali Tetap Resilien
LITERASIPOST.COM, DENPASAR | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara menilai kinerja Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Bali posisi Juli 2023 terjaga dan resilien, tercermin dari fungsi intermediasi yang berjalan baik. Likuiditas dan permodalan perbankan juga berada pada level yang memadai, serta rasio Loan at Risk (LaR) terus mengalami penurunan. Adapun kecukupan modal BPR yang tercermin pada Capital Adequacy Ratio (CAR) dan likuiditas BPR terjaga di atas threshold.
“Kinerja IJK tersebut mendukung perkembangan perekonomian Provinsi Bali yang tumbuh 5,60% yoy di triwulan II 2023,” ungkap Kepala Kantor Regional OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar.
Walaupun pertumbuhan ekonomi Bali sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya, namun meningkat dibandingkan triwulan II 2022 yang tumbuh 3,09%. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali triwulan II 2023 lebih tinggi dibandingkan nasional yang sebesar 5,17% yoy dan menempati urutan tertinggi ke-6 secara nasional. Lapangan usaha Akomodasi Makan Minum serta Transportasi Pergudangan sebagai kontributor terbesar perekonomian Bali tumbuh masing-masing sebesar 16,12% dan 26,95%.
Data sektor perbankan menunjukkan penyaluran kredit maupun penghimpunan DPK mengalami pertumbuhan. Penyaluran kredit mencapai Rp101,39 triliun atau tumbuh 4,39% yoy lebih tinggi dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 2,7%. Pertumbuhan kredit Bank Umum di Bali sebesar 4,34% yoy, lebih tinggi dibandingkan posisi Juni 2023 yang sebesar 4,09%. Sementara itu, pertumbuhan kredit BPR mencapai 4,78% yoy, sedikit lebih rendah dibandingkan posisi Juni 2023 yang sebesar 4,97%. “Peningkatan penyaluran kredit secara yoy ini selaras dengan meningkatnya aktivitas pariwisata serta sektor pendukung pariwisata di Bali,” jelasnya.
Berdasarkan jenis penggunaannya, pertumbuhan kredit yoy didorong oleh peningkatan nominal kredit Investasi sebesar Rp2,40 Triliun atau tumbuh 9,66% yoy. Tingginya pertumbuhan kredit investasi ini menggambarkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi di Bali. Berdasarkan sektornya, pertumbuhan kredit disumbangkan oleh peningkatan nominal penyaluran di Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (tumbuh 4,31% yoy) serta Sektor Penerima Kredit Bukan Lapangan Usaha (tumbuh 3,30% yoy). Berdasarkan kategori debitur, sebesar 52,75% kredit di Bali disalurkan kepada UMKM dengan pertumbuhan sebesar 5,82% yoy.
Sementara itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp157,41 triliun atau tumbuh double digit yaitu 23,81% yoy tumbuh lebih tinggi dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar 11,94% yoy. Pertumbuhan DPK ini sedikit lebih rendah dibandingkan posisi Juni 2023 yang tumbuh sebesar 24,02% yoy. Berdasarkan jenisnya, peningkatan DPK ditopang oleh kenaikan Tabungan dan Giro.
Fungsi intermediasi cenderung stabil di posisi 64,41%. Rasio likuiditas (Cash Ratio) dan permodalan (CAR) BPR di Bali masih solid dan terjaga di atas threshold masing-masing sebesar 14,06% dan 31,27%. Kualitas kredit perbankan tetap terjaga yang tercermin dari penurunan rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) nett yang berada di posisi 1,72%. Restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 di Bali (berdasarkan lokasi proyek) terus melandai dari Rp45,80 triliun posisi Desember 2020 menjadi Rp24,64 triliun atau turun sebesar 46,21% posisi Juli 2023 (Juni 2023: Rp26,39 triliun).
Berdasarkan sektor ekonomi, restrukturisasi kredit Covid-19 di Provinsi Bali didominasi oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (40,82%), sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (22,30%), dan sektor Rumah Tangga (16,80%). Menurunnya jumlah kredit restrukturisasi juga mendorong penurunan rasio LaR menjadi 25,73% dari sebelumnya 26,52% pada Juni 2023.
OJK akan terus mendukung perbankan melalui langkah kebijakan yang diperlukan sehingga perbankan terus bertumbuh berkelanjutan namun tetap prudent dalam aspek manajemen risiko.
“OJK mendukung transisi yang baik (smooth) dari era pandemi dengan melakukan normalisasi kebijakan secara bertahap (targeted) sehingga tidak menimbulkan guncangan (cliff effect). Kebijakan ini akan ditempuh secara terukur sehingga tidak menimbulkan moral hazard. OJK juga telah meminta perbankan dan perusahaan pembiayaan untuk terus membentuk pencadangan yang memadai untuk mengantisipasi berbagai ketidakpastian yang bersumber dari perekonomian global ke depan,” pungkas Kristrianti. (igp/r)
