July 27, 2021
BALI

Klungkung Terapkan PPKM Darurat, Fasilitas Umum Ditutup

LiterasiPost.com, Klungkung | Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta merapatkan Satgas Covid-19 Kabupaten Klungkung terkait penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung, Jumat (2/7/2021).

Turut hadir Kapolres Klungkung, AKBP Made Dhanu Ardana, Kalak BPBD Klungkung, I Putu Widiada, Kepala Dinas Kesehatan Klungkung, dr. Ni Made Adi Swapatni dan Anggota Satgas lainnya.

BACA JUGA :  Tak Larang, PLN Imbau Bermain Layang-layang yang Aman

PPKM Darurat  berlaku di wilayah Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021 dengan mengatur sejumlah pengetatan aturan dalam beraktivitas, di antaranya pemberlakuan work from home (WFH) 100 persen bagi perusahaan non esensial. Sedangkan sektor esensial diperbolehkan melakukan work from office (WFO) maksimal 50 persen dengan protokol kesehatan yang ketat.

Sementara itu, pekerja di bidang sektor kritikal diperbolehkan melakukan WFO hingga 100 persen dengan protokol kesehatan. Kegiatan belajar mengajar wajib online atau daring. Supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya sampai pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen. Restoran atau penyedia makanan atau minuman hanya diperbolehkan untuk dibawa pulang, atau pesan antar. Sedangkan fasilitas umum atau areal publik seperti alun-alun dan monumen ditutup sementara.

BACA JUGA :  Songsong Bali KemBALI Dengan Penguatan dan Sinergitas BPR, Koperasi dan LPD

“Segera dibuatkan spanduk dan pengawasan ketat dari Satgas Covid,” tegas Bupati Suwirta.

Sementara itu upacara keagamaan yang sudah disiapkan sebelum penerapan PPKM Darurat masih bisa dilaksanakan dengan prokes yang ketat. Mengingat upacara agama tidak boleh terlepas dari kehidupan masyarakat Bali dan waktu pelaksanaan juga sudah ditentukan. Untuk itu Bupati Suwirta mengimbau desa adat agar melakukan upacara agama dengan prokes yang ketat dan jumlah peserta yang terbatas.

BACA JUGA :  Secara Virtual, Kapolda Bali Hadiri Launching Aplikasi SIM Nasional Presisi

“Pelaksanaan upacara keagamaan tanpa memperhatikan prokes yang ketat sangat berisiko. Karena itu, masyarakat diminta untuk berhati-hati karena Bali masih dalam suasana Covid-19,” tegasnya.

Lebih lanjut pihaknya mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan berharap pandemi ini bisa segera berakhir. (igp/r)

Related Posts