Mendesak, Fakultas Hukum UNMAS Lakukan Revolusi Kurikulum di Era Revolusi Industri 4.0
LiterasiPost.com, Denpasar | Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati (FH UNMAS) Denpasar pada tahun ajaran 2021/2022 akan menggunakan kurikulum terbarunya, yakni “Revolusi Kurikulum”.
Di era revolusi industri 4.0 dengan perkembangan teknologi informasinya, mewajibkan seluruh mahasiswa di perguruan tinggi untuk lebih paham dan mengerti cara penggunaannya. Terlebih di masa pandemi Covid-19. Hal inilah yang mendasari FH UNMAS Denpasar segera berbenah terkait program pembelajaran.
“Oleh karenanya, kami menggelar workshop nasional terkait penyempurnaan kurikulum yang tujuannya untuk meminta saran maupun pendapat dari stakeholder yang menjadi peserta maupun narasumbernya,” ungkap Dekan FH UNMAS, Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum, Kamis (12/8/2021).
Dikatakannya, kini saatnya kurikulum di FH UNMAS harus diubah. Dimana perubahan kurikulum atau yang disebutkannya Revolusi Kurikulum merupakan penyederhanaan dari kurikulum sebelumnya.
“Bukan mengurangi ya, tapi justru menambah esensi pembelajarannya,” tegasnya sembari menjelaskan, meskipun mata kuliah yang tadinya ratusan dan sekarang hanya tinggal tiga puluhan, jumlah SKS yang ditempuh mahasiswa S-1 tetap 140 SKS sesuai pakemnya.
Lanang menyebutkan, ada 3 hal utama yang mendorong Revolusi Kurikulum segera dilakukan, yaitu adanya penyesuaian kepentingan dan kebutuhan ilmu hukum di masyarakat, instruksi menteri tentang Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, serta penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
“Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para peserta dan narasumber workshop barusan, yang mana tadi mereka memberikan masukan terkait pembelajaran dan kurikulum di Fakultas Hukum UNMAS,” ujar Lanang.
Sementara, Dekan FH Universitas Tarumanagara (UNTAR) Jakarta, Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn sebagai narasumber menegaskan, apapun program universitas haruslah tetap mengacu pada 8 indikator kerja utamanya.
“Apa Saja Itu?”
Seperti lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak, para mahasiswanya mendapatkan pengalaman di luar kampus, dosen berkegiatan di luar kampus, adanya praktisi yang mengajar di dalam kampus, hasil kerja para dosen bisa digunakan oleh masyarakat dan rekognisi internasional, program studi fakultas bekerjasama dengan mitra kelas dunia, pembelajaran dalam kelas harus kolaboratif dan partisipatif, serta program studinya berstandar internasional.
“Nah, dari beberapa indikator tersebut, juga harus diiringi empat prioritas renstra, seperti meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi, kedua menguatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi, ketiga menguatkan mutu dosennya, dan yang terakhir menguatkan sistem tata kelola Ditjennya,” papar Sudiro.
Menurutnya, apa yang disampaikannya tersebut sesuai dengan Instruksi Kementerian Pendidikan.
“Dalam lima tahun ke depan, tiap perguruan tinggi harus memprioritaskan penciptaan sumber daya manusianya,” terang Sudiro.
Hal senada disampaikan Wakil Dekan 1 FH UNMAS, Dr. Ida Bagus Gede Subawa, A,Ma Par., S.Ag., S.H., M.Kn, bahwa Revolusi Kurikulum ini merupakan upaya penyempurnaan pendidikan di bidang hukum.
Dikatakannya, mahasiswa FH UNMAS Denpasar tidak hanya belajar mengenai hukum, namun juga harus mengerti IT.
“Jadi jangan sampai, mahasiswa Fakultas Hukum tersandung permasalahan hukum hanya karena penggunaan media sosial berlebih,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, saat inipun FH UNMAS juga sudah menyediakan program kuliah yang diberi nama Fast Track. Program kuliah yang memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan lebih cepat namun tetap berkualitas.
“Jadi jangan ragu lagi untuk menjadi bagian mahasiswa berprestasi di Fakultas Hukum UNMAS Denpasar,” ajaknya.
Acara workshop yang diikuti ratusan peserta dari civitas akademika UNMAS Denpasar dan instansi terkait ini, diharapkan dapat memperoleh masukan dari berbagai pihak sehingga dapat menyempurnakan kurikulum Program Studi Ilmu Hukum FH UNMAS Denpasar yang mengakomodir kebutuhan dan perkembangan ipteks.
Tampak hadir dalam webinar Wakil Rektor I, II, dan III UNMAS Denpasar, Ketua LPMI UNMAS Denpasar, Ketua LPPM UNMAS Denpasar, Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan UNMAS Denpasar, Kepala UPT Pengembangan Kurikulum dan Merdeka belajar UNMAS Denpasar, stakeholder eksternal (Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Bali, PN Denpasar, PT Bali, PTUN Denpasar, PHI Denpasar, PTPK Denpasar, Kejaksaan Tinggi Bali, Kejaksaan Negeri Denpasar, Polresta Denpasar, Polda Bali, BPN Provinsi Bali, BNN Provinsi Bali, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, LBH Bali, KPU Bali, KPI Bali, BPD Bali, MDA Bali, Perwakilan Notaris) dan stakeholder internal (alumni, mahasiswa), serta seluruh dosen di lingkungan FH UNMAS Denpasar. (igp/r)
