Puluhan Personel Penanggulangan Bencana di Bali Ikuti Uji Kompetensi
LITERASIPOST.COM – Denpasar | Di tengah meningkatnya risiko bencana dan dampak perubahan iklim, kebutuhan terhadap personel penanggulangan bencana yang profesional, terlatih, dan siap bertindak menjadi semakin penting. Ketangguhan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan infrastruktur, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang berada di garis depan saat bencana terjadi.
Upaya memperkuat kapasitas tersebut terus dilakukan di Bali. BPBD Provinsi Bali bekerja sama Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (LSP-BNPB), Forum Penanggulangan Risiko Bencana (FPRB), dengan dukungan Program SIAP SIAGA, Kemitraan Australia-Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana, menyelenggarakan Uji Kompetensi Sumber Daya Manusia Penanggulangan Bencana pada 26-28 Agustus 2026 di Denpasar. Kegiatan ini bertujuan memastikan personel penanggulangan bencana memiliki standar kemampuan yang terukur dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Sebanyak 35 personel mengikuti uji kompetensi tersebut, terdiri dari perwakilan BPBD Provinsi Bali, BPBD kabupaten/kota, BMKG, perangkat daerah provinsi, serta organisasi penyandang disabilitas. Keterlibatan berbagai institusi menunjukkan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kapasitas dan kesiapsiagaan lintas sektor.
Sekretaris BPBD Provinsi Bali, Ni Luh Made Vissca Anggraini, mewakili Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, menegaskan bahwa kerja-kerja penanggulangan bencana membutuhkan kompetensi yang tidak hanya berbasis pengetahuan, tetapi juga kemampuan mengambil keputusan secara cepat dan tepat dalam situasi yang penuh risiko.
“Penanggulangan bencana merupakan tugas yang membutuhkan kompetensi, profesionalisme, kecepatan, ketepatan, integritas, serta kemampuan bekerja secara kolaboratif. Untuk itu, kita memerlukan sumber daya manusia yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengambil keputusan dan bertindak secara tepat dalam situasi yang dinamis dan penuh risiko,” ujar Made Vissca.
Menurutnya, penguatan kompetensi personel tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas layanan kebencanaan, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya membangun ketangguhan Bali dalam menghadapi ancaman bencana dan perubahan iklim. Selain memperkuat kapasitas individu dan organisasi, kehadiran personel yang kompeten juga mendukung pembangunan berkelanjutan dan keselamatan masyarakat secara lebih luas.
Asesor LSP-PB BNPB, Ismu Buhana, menekankan pentingnya sertifikasi kompetensi dalam bidang yang memiliki risiko tinggi seperti penanggulangan bencana.
“Ketika kita menugaskan seseorang dengan kompetensi yang baik, pekerjaan menjadi lebih efisien, cepat, dan aman. Penanggulangan bencana adalah pekerjaan berisiko tinggi sehingga membutuhkan personel yang terkualifikasi dan berkualitas. Karena itu, uji kompetensi menjadi sangat penting,” katanya.
Peserta mengikuti berbagai skema uji kompetensi sesuai bidang keahlian masing-masing, mulai dari pengelolaan data dan informasi kebencanaan, kaji cepat, pertolongan pertama, pencarian dan penyelamatan, pelayanan air bersih dan sanitasi, hingga distribusi bantuan. Skema tersebut dirancang untuk memastikan setiap personel memiliki kemampuan yang relevan dengan peran dan tanggung jawabnya dalam penanggulangan bencana.
Salah satu aspek penting dalam kegiatan ini adalah keterlibatan organisasi penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan komitmen untuk mendorong sistem penanggulangan bencana yang lebih inklusif dan menjangkau seluruh kelompok masyarakat, termasuk mereka yang memiliki kerentanan lebih tinggi saat terjadi bencana.
“Keterwakilan ini menjadi praktik baik yang berkontribusi pada peningkatan kapasitas. Informasi yang diperoleh dari kegiatan ini juga akan kami bagikan kepada teman-teman disabilitas lainnya agar semakin banyak masyarakat yang terinformasi dan siap menghadapi risiko bencana,” ucap Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Bali dan perwakilan ULD-PB, Ni Ketut Leni. (L’Post/r)
