Hunian Hotel di Bali Sepi, Sektor Akomodasi Bergerak ke Nonformal
LITERASIPOST.COM – BADUNG | Akhir-akhir ini pelaku akomodasi wisata formal (hotel, resort dan city hotel) serta PHRI mengeluhkan sepinya tingkat hunian akomodasi formal, padahal tingkat kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) masih stabil. Data Bandara Ngurah Rai mengindikasikan secara target jumlah penumpang domestik memang menurun sebesar 10 persen, tetapi penumpang internasional justru naik 10 persen dibandingkan tahun 2024.
Sebagaimana target Pemerintah Provinsi Bali bahwa jumlah kunjungan Wisman tahun 2025 mencapai 6,5 juta, naik dari capaian tahun 2024 yakni 6,3 juta. “Melihat data tersebut ternyata kunjungan wisatawan masih stabil tetapi tingkat hunian kamar hotel tidak berbanding lurus. Pertanyaannya, para Wisman itu realnya tinggal dimana? Pemerintah Badung mensinyalir mereka kebanyakan tinggal di kos-kosan,” ungkap Ketua Fraksi Gerindra DPRD Badung, I Wayan Puspa Negara.
Oleh karena itu, ada rencana dibentuk tim pengawasan dan penanggulangan pembangunan/pengelolaan rumah kos. Namun demikian, pihaknya mencoba memberikan analisa empirik bahwa wisatawan ternyata tidak hanya tinggal di kos-kosan, tetapi juga tersebar di private villa, apartemen, dan town house yang tersebar di wilayah Badung dan Denpasar.
“Oleh karena itu, saya dukung penuh upaya Pemerintah Kabupaten Badung untuk membentuk tim pengawasan dan pengendalian/pengelolaan rumah kos dan sejenisnya untuk selanjutnya dapat memperkuat upaya pendataan akomodasi yang jelas menuju pariwisata yang berkualitas, di sisi lain tercipta optimalisasi pendapatan pajak daerah”, tegasnya.
Untuk itu harus segera dirumuskan regulasinya, baik berupa Peraturan Bupati maupun Peraturan Daerah/Perda sebagai payung hukum pelaksanannya. Pihaknya berharap Pemerintah Kabupaten Badung untuk tetap memperkuat supervisi, monitoring dan evaluasi melalui unit teknis serta menegakkan law enforcement, menggencarkan patroli/kunjungan/visitasi unit terkait seperti Pol PP, Dinas Pariwisata, serta DPMPTSP ke zona-zona destinasi.
“Selanjutnya, saya dorong pemerintah daerah melakukan validasi data akomodasi pariwisata dan sarana prasarana kepariwisataan bekerja sama dengan Puslitbang Universitas Udayana dan lainnya untuk menerjunkan surveyor ke seluruh wilayah Badung, atau melakukan sensus pariwisata yang komprehensif untuk mendapatkan data presisi tentang pariwisata, karena hanya dengan data yang baik/valid kita akan bisa merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan secara efektif dan produktif”, sebutnya.
Lanjut Puspa Negara, tim terpadu juga perlu melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga pendidikan tinggi. Di lain sisi pihaknya mensinyalir menjamurnya kos-kosan yang diminati para Wisman menunjukkan adanya perkembangan keadaan yang dimanfaatkan oleh Wisman melalui media sosial. Tentu kondisi ini adalah bagian dari kelemahan di tingkat supervisi, monitoring dan evaluasi yang harus dibenahi. Artinya, kini ada tren wisatawan memilih akomodasi sektor nonformal dibandingkan akomodasi formal (hotel, resort, villa, kondotel). Akomodasi nonformal itu seperti kos-kosan, villa pribadi, town house hingga rumah tinggal pribadi yang dirasakan lebih murah, mudah dan nyaman.
“Akibatnya, kualitas pariwisata kita terlihat terdegradasi dan murahan. Hal ini tidak boleh dibiarkan, dan harus segera dilakukan langkah menggeser kembali pemanfaatan dari akomodasi nonformal menuju akomodasi formal sesuai ketentuan yang berlaku”, pungkasnya. (L’post/r)
