August 2, 2021
INTERNASIONAL

Menlu Buka BDF ke-13 di Bali, Bahas “Democracy and Covid-19 Pandemic”

LiterasiPost.com, Badung –
Bali Democracy Forum (BDF) ke-13 dibuka secara resmi oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi di Nusa Dua, Bali, Kamis (10/12/2020).

BDF kali ini dihadiri secara virtual oleh lebih dari 500 orang peserta dari 69 negara dan 4 organisasi internasional. “Kehadiran fisik memang kita batasi, yaitu 44 orang dari 26 negara dan 3 organisasi internasional, dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat,” ujar Menlu Retno.

BDF tahun ini mengambil tema “Democracy and Covid-19 Pandemic”. Tema ini sangat relevan karena pandemi Covid-19 tak hanya berdampak terhadap aspek kesehatan dan ekonomi, tetapi juga demokrasi.

“Jadi, apa dampak Covid-19 terhadap demokrasi? Bagaimana demokrasi bisa membantu menangani pandemi global? dan bagaimana kita dapat melestarikan demokrasi bahkan sampai pasca pandemi? Jadi ke depannya bagaimana kita dapat terus melestarikan demokrasi. Ketiga pertanyaan ini sangat penting untuk dibahas agar demokrasi dan pandemi bukan merupakan sesuatu yang dipertentangkan,” jelasnya.

BACA JUGA :  Dandim Klungkung Serahkan 1 Unit Wastafel Untuk Desa Adat Takmung

Pihaknya menekankan bahwa pandemi tidak boleh melunturkan nilai demokrasi dan disaat yang sama demokrasi tidak boleh menjadi penghalang untuk mengalahkan pandemi. “Justru kita yakin bahwa demokrasi merupakan tools yang paling tepat bagi setiap negara untuk melawan pandemi,” tegasnya.

Menurut Laporan Freedom House tahun 2019, kata Menlu Retno, demokrasi di seluruh dunia mengalami kemunduran selama 14 tahun terakhir ini. Pandemi Covid-19 telah menciptakan tantangan tambahan bagi demokrasi. Beberapa pihak mungkin berpandangan bahwa restriksi yang dijalankan selama pandemi, termasuk larangan berkumpul, kewajiban memakai masker, diartikan sebagai bertabrakan dengan kebebasan individu. Padahal sebenarnya bukan itu yang terjadi. Pembatasan-pembatasan yang sifatnya sementara itu memang diperlukan dan harus dilakukan, namun tetap dipantau pelaksanaannya agar dapat mencegah kemungkinan munculnya resiko berkurangnya kebebasan dasar yang memang harus terus dihormati dan diimplementasikan.

BACA JUGA :  Kanwil Kemenkumham Bali Jalin Kerja Sama dengan 7 Perguruan Tinggi

Tantangan lain yang muncul adalah bagaimana ruang demokrasi ini dapat digunakan oleh beberapa pihak untuk menyebarkan misinformasi dan disinformasi yang memiliki potensi justru mengganggu upaya penanganan pandemi itu.

Menlu Retno Marsudi menyampaikan tiga pandangan Indonesia agar demokrasi dapat terus ditegakkan di masa pandemi dan bahkan diyakini dapat berkontribusi besar untuk mengatasi pandemi. Yang pertama adalah mengenai pentingnya memulihkan kepercayaan terhadap demokrasi. “Satu contoh yang dilakukan Indonesia yaitu pembentukan Komite untuk mitigasi Covid-19 dan pemulihan ekonomi, yang setiap hari memberikan update mengenai pengelolaan pandemi di Indonesia. Indonesia sangat beruntung memiliki masyarakat madani yang kuat, yang juga telah melakukan peran dalam pemantauan upaya pemerintah dalam pengelolaan pandemi ini melalui Inisiatif Kawal Covid-19,” ujarnya.

BACA JUGA :  Terkait Libur Nataru, Begini Isi Edaran Gubernur Bali

Hal kedua adalah mengenai pentingnya menjaga nilai dan norma demokrasi pada pasca-pandemi dan yang ketiga adalah pentingnya memupuk solidaritas demokrasi dalam melawan pandemi. Indonesia percaya bahwa hak individu dapat dijalankan beriringan dengan kepentingan kolektif masyarakat, tanpa harus mengorbankan salah satunya.

Sekjen PBB, Antonio Guterres menyampaikan apresiasi kepada Indonesia atas penyelenggaraan BDF di tengah pandemi ini. Pihaknya menekankan tantangan global pandemi Covid-19, tidak boleh merusak nilai-nilai demokrasi, mengancam hak asasi manusia, atau digunakan untuk membatasi ruang sipil. “Masyarakat sipil, media, dan sains harus menjadi bagian dari solusi,” katanya.

BACA JUGA :  Untuk Teknik Industri, Universitas Mahendradatta Resmikan Gedung Conefo

BDF menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai kebebasan, inklusi, dan rasa hormat satu sama lain. Solidaritas internasional dan kepemimpinan politik sangatlah penting untuk perdamaian, pembangunan berkelanjutan, dan hak asasi manusia untuk semua.

Sementara itu, Dirjen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyampaikan bahwa demokrasi, Good Governance, dan supremasi hukum adalah tiga aspek terpenting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan dan kesetaraan. Pihaknya menyampaikan apresiasi kepada Indonesia yang telah bergabung dalam solidarity trial dan skema vaksin COVAX Facility.

BACA JUGA :  Operasi Pengawasan Orang Asing di Baliarum, Kemenkumham Tak Temukan Pelanggaran

Sebelum pertemuan BDF ke-13 ini, tiga pilar BDF lainnya telah diselenggarakan dalam rangkaian yang terpisah, yang disebut “Road to BDF”. Kegiatan tersebut juga diselenggarakan secara hybrid di Bali pada Oktober-November lalu, yaitu Bali Civil Society and Media Forum, Bali Democracy Students Conference dan Business Community Forum. (igp)